Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI E-PEDULI Tatang Astarudin; Aziz Sholeh; Reza Fauzi Nazar; Dian Rachmat Gumelar
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1515

Abstract

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan penegakan hukum bagi masyarakat pedesaan yang dihubungkan dengan pemanfaatan aplikasi e-Peduli sebagai instrumen pelayanan hukum berbasis elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kabupaten Kuningan, dengan menelaah persepsi, tingkat pemahaman, serta respons masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-Peduli yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Bandung dan diimplementasikan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Peduli, yang terintegrasi dengan sistem administrasi desa SIMAK, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Penerapan layanan berbasis e-government ini juga berkontribusi pada terwujudnya konsep Desa Pintar, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dengan demikian, aplikasi e-Peduli berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Analisis Yuridis terhadap Penetapan Anak Laki-Laki dari Saudara Kandung Perempuan yang Meninggal Terlebih Dahulu sebagai Penerima Wasiat Wajibah Muhammad Salman Pauzi; Eneng Nuraeni; Aziz Sholeh
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 18 No. 1 (2026): September
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v18i1.5309

Abstract

This study aims to analyze the legal basis for determining the sons of deceased siblings as recipients of wajibah wills in Decision Number 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg, and to assess its compliance with the principles of Islamic inheritance law and positive legal provisions in Indonesia. The method used is a content analysis method with a normative juridical research approach, including a statutory approach, supported by a descriptive analysis of the judge's considerations (ratio decidendi) in the decision. The results of the study indicate that the judge did not conduct an extensive interpretation in determining all children of deceased siblings as recipients of wajibah wills based on the principles of justice and benefit in order to provide protection to parties who do not directly receive a share of the inheritance. However, this determination does not have an explicit regulatory basis in either the Compilation of Islamic Law or the SEMA. Thus, it has the potential to create legal uncertainty and disparity in decisions within the religious courts. Therefore, it is necessary to strengthen the normative basis and clearer judicial guidelines to ensure consistent application of the law and a balance between substantive justice and legal certainty.