Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Journal of Golden Generation Legal Science
Monica Hermala Rahayu
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Antara Fleksibilitas dan Akuntabilitas: Dilema Hukum Pasca Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Organ BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Monica Hermala Rahayu
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.423

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut UU 1/2025 menyebutkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang selanjutnya disebut Organ Persero di BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara, lantas hal ini tidak membuat Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam tindakannya menjalankan BUMN Organ Persero di BUMN dapat terhindar dari pertanggungjawabannya jika memenuhi kriteria business judgemnet rule. Muncul kekhawatiran  UU 1/2025 jika Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah spesifik menyebutkan “bukan penyelenggara negara”. Terlepas dari kata “penyelenggara negara” Organ Persero di BUMN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dari sudut legal formal yang menelaah peraturan perundang-undangan atau norma hukum dengan berbagai teori dan asas hukum untuk mendapatkan pemahaman yuridis. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh APH karena kurang pemahaman terhadap “tindakan” dan “akibat kerugian negara” yang menjadi salah satu alasan Organ Persero di BUMN menghilangkan frasa “penyelenggara negara” dalam UU 1/2025. Petanggungjawaban Organ Persero di BUMN tetap dapat dilakukan berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 jika memenuhi unsur yang tertuang dalam UU tersebut.
PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH “NASI BEBEK ALBISRI” DALAM BIDANG KULINER MELALUI PROSES PENDAFTARAN MEREK DAGANG Kayla Fellicia Putri; Cleo Patricia Joe; Naura Nareswari; Hera Aprillya Dwi Lestari; Rafi Rangga Saputra; Darari Rifqi Avesina; Devan Fakhriy Primandana; Aldizar Fikri Ardiansyah; Alif Andika; Akbar Haditama; Monica Hermala Rahayu; Rianda Dirkareshza
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.187

Abstract

Intellectual Property Rights, particularly trademarks, play a vital role in strengthening business identity and competitiveness within the increasingly competitive culinary sector. However, many MSMEs have limited knowledge of the urgency of trademark protection and its registration procedures, making them vulnerable to business imitation risks. This community engagement program was conducted to support the culinary MSME “Nasi Bebek Albisri” in understanding the strategic benefits of trademark registration while providing direct assistance throughout the application process. The method used included counseling sessions consisting of material presentation, interactive discussions, and hands-on guidance during the preparation and submission of trademark documents to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The results indicate a significant improvement in the MSME’s understanding of trademark functions, legal protection benefits, and administrative procedures involved in registration. Furthermore, the program successfully accompanied the MSME in completing its official trademark filing, thereby enhancing its business competitiveness and ensuring legal protection for its brand identity.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA Nursanti Mardiyati; Aisyah Nikita Permata Putri; Monica Hermala Rahayu; Rahayu Mulia Romadoni; Handina Sulastrina Bakhtiar; Ahmad Yusup
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.193

Abstract

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan fenomena sosio-ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait kerentanan calon pekerja migran terhadap eksploitasi. Rendahnya literasi hukum, lemahnya pengawasan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta praktik perekrutan non-prosedural menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh, baik preventif maupun represif, terhadap seluruh warga negara yang bekerja di luar negeri. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk memperkuat perlindungan preventif melalui strategi edukasi hukum interaktif yang ditujukan kepada calon pekerja migran (CPM). Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman CPM terhadap hak dan kewajiban mereka sesuai regulasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pemanfaatan mekanisme pengaduan yang difasilitasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi transformasi CPM dari subjek yang pasif dan rentan menjadi subjek hukum yang sadar, aktif, dan berdaya. Manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta secara langsung melalui peningkatan literasi hukum, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan hukum preventif dan menekan kasus pelanggaran hak pekerja migran
Co-Authors Ahmad Yusup Aisyah Nikita Permata Putri Akbar Haditama Aldizar Fikri Ardiansyah Alif Andika Cleo Patricia Joe Darari Rifqi Avesina Devan Fakhriy Primandana Handina Sulastrina Bakhtiar Hera Aprillya Dwi Lestari Kayla Fellicia Putri Naura Nareswari Nursanti Mardiyati Rafi Rangga Saputra Rahayu Mulia Romadoni Rianda Dirkareshza