Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DISHARMONISASI RUMAH TANGGA PADA PASANGAN MUDA AKIBAT JUDI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KELURAHAN TANJUNG AMAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Eko Priyono; Nurnazli; Dharmayani
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 3 (2026): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/36ztev22

Abstract

Advances in digital technology have increased access to online gambling, which has impacted family life, particularly among young couples. This study aims to analyze the forms of marital discord resulting from online gambling and examine them from the perspective of Islamic family law. The research method employed is qualitative, utilizing descriptive-analytical and normative-empirical approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving three young couples, religious leaders, and community leaders in Tanjung Aman Village, Kotabumi Selatan Subdistrict, North Lampung Regency. The results of the study indicate that online gambling leads to deteriorating communication, loss of trust, neglect of responsibilities, recurring conflicts, and reduced attention toward one’s partner. Its impacts include economic instability, neglect of family obligations, and a decline in domestic harmony. From the perspective of Islamic family law, online gambling constitutes maysir, which entails mafsadah, contradicts the maqāṣid al-usrah, and can be categorized as nusyuz and syiqaq. This study contributes to the development of Islamic family law research regarding the protection of family resilience from the impacts of online gambling.
Dinamika Sosial Pemberlakuan Aturan Poligami Pasca KUHP Baru: Perspektif Tokoh Agama di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung Hertina Sahara; Nurnazli; Abdul Qadir Zaelani
An Natiq Vol 6 No 1 (2026): An Natiq
Publisher : Institute for Islamic Studies and Aswaja (LPIK) of Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/an-natiq.v6i1.25234

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika sosial yang melatarbelakangi pemberlakuan aturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan studi lapangan, kajian ini menemukan bahwa aturan poligami dalam KUHP Baru, khususnya Pasal 402, 403, dan 404, menandai pergeseran dari sekadar perlindungan moralitas menuju penguatan tertib administrasi negara (administratif-penal). Transformasi ini menempatkan praktik poligami siri (tidak tercatat) sebagai delik biasa yang dapat diancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda kategori IV Rp200.000.000, terutama jika terdapat unsur penipuan status atau pengabaian hambatan sah perkawinan. Dinamika ini menunjukkan adanya tarik-ulur antara kelompok aktivis perempuan yang mendorong perlindungan hak-hak sipil dengan kelompok religius-konservatif yang mempertahankan otonomi hukum agama. Tujuan penelitian ini guna untuk menjawab bagaimana Dinamika Sosial Pemberlakuan Aturan Poligami Pasca KUHP Baru: Perspektif Tokoh Agama di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung . Hasil penelitian dari tokoh agama di Desa Pisang Baru memandang poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat suami mampu berlaku adil dan tidak menyakiti istri. Namun, jika keadilan tidak terpenuhi dan tujuan pernikahan seperti sakinah, mawaddah, dan warahmah terganggu, maka poligami tidak dianjurkan. Dalam konteks hukum di Indonesia, narasumber menghormati aturan yang ada, tetapi mengharapkan regulasi yang tidak melarang poligami secara mutlak
Negosiasi Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Suaidah; Nurnazli
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 6, No, 1 Juli 2026, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v6i1.9893

Abstract

Abstrak. Penentuan usia perkawinan di Indonesia merupakan arena negosiasi kompleks antara hukum Islam dan hukum positif dengan implikasi mendasar terhadap perubahan regulasi dan kepastian hukum. Sebelum Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia diskriminatif: 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penelitian ini mengkaji: (1) posisi normatif hukum Islam melalui konsep , rusyd, dan kerangka Maqashid Al-Syariah; (2) bagaimana Putusan MK menggerakkan perubahan hukum positif hingga lahirnya UU 16/2019; dan (3) implikasinya terhadap perubahan regulasi dan kepastian hukum. Berbeda dari kajian sebelumnya yang membahas hukum Islam dan hukum positif secara terpisah, penelitian ini mengkaji secara integratif negosiasi keduanya serta dampaknya terhadap perubahan regulasi dan kepastian hukum pasca UU 16/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian menemukan bahwa: hukum Islam memberikan legitimasi normatif bagi regulasi negara melalui prinsip tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah; Putusan MK menjadi katalis konstitusional lahirnya UU 16/2019; dan perubahan regulasi tersebut membawa kepastian hukum baru sekaligus menuntut harmonisasi antara norma agama, nilai konstitusional, dan realitas sosial. Abstract. The determination of marriage age in Indonesia represents a complex negotiation between Islamic law and positive law with fundamental implications for regulatory change and legal certainty. Prior to Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017, Law No. 1/1974 set discriminatory minimum ages: 19 for males and 16 for females. This study examines: (1) the normative position of Islamic law through the concepts of , rusyd, and Maqashid Al-Syariah; (2) how the MK Decision drove legal change leading to Law No. 16/2019; and (3) its implications for regulatory reform and legal certainty. Unlike previous studies that discussed Islamic law and positive law separately, this research integratively examines their negotiation and its impact on regulatory changes and legal certainty following Law No. 16 of 2019. Using a normative-juridical approach, the research finds that: Islamic law provides strong normative legitimacy for state regulation through the principle of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah; the MK Decision served as a constitutional catalyst for Law 16/2019; and the regulatory change created new legal certainty while demanding deeper harmonization between religious norms, constitutional values, and social realities.
Implikasi Pemberian Gift Live Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Nabila Sanpuri Afifah; Nurnazli; Miswanto
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.848

Abstract

The development of the live streaming feature on TikTok with its gift system has created new patterns in digital economic transactions that raise issues under Islamic economic law, such as unclear contracts, potential gharar (unclear risk), and consumptive behavior. This study aims to examine the implications of gift-giving from the perspective of Islamic economic law and assess its compliance with Islamic muamalah principles. The method used was qualitative, with a field research approach and descriptive analysis through interviews, observations, and documentation of creators and viewers. The results show that gifts are understood as voluntary giving, resembling digital grants. However, there is still a tendency for excessive consumption and unclear motives among some users. From a sharia perspective, this practice is permissible as long as it fulfills the elements of willingness, clarity of purpose, and does not violate sharia provisions. Therefore, increasing sharia economic literacy is necessary to make digital practices more transparent and in accordance with Islamic principles.