Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS Jurnal Hukum Pidana Indonesia
Irfan Yafie Muhariza
Universitas Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas: Optimising the Enforcement of Electoral Criminal Law to Achieve Honest, Fair and Integrity-Based Elections Irfan Yafie Muhariza; Siti Naidah; Yemima Hotmaria Purba
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v3i1.50

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran hukum pidana dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia, sebuah pilar krusial bagi tegaknya demokrasi konstitusional yang berintegritas. Permasalahan fundamental yang kerap muncul dalam setiap gelaran pesta demokrasi seringkali berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, mulai dari politik uang, kampanye hitam, hingga manipulasi suara. Oleh karena itu, kerangka hukum pidana menjadi instrumen esensial dalam menanggulangi dan memberikan efek jera terhadap perilaku-perilaku yang melanggar tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis regulasi terkait tindak pidana pemilu serta efektivitas penegakannya dalam praktik. Sumber data utama meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan, guna mengidentifikasi celah hukum dan tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum pidana telah tersedia, kompleksitas kasus dan tantangan koordinasi antarlembaga penegak hukum masih menjadi hambatan signifikan dalam optimalisasi penegakan hukum pidana pemilu. Lebih lanjut, kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, revisi regulasi yang lebih adaptif terhadap modus operandi kejahatan pemilu yang terus berkembang, serta peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat adalah langkah-langkah strategis yang harus ditempuh demi mencapai cita-cita pemilu yang benar-benar bersih, transparan, dan berintegritas.
SOSIALISASI STRATEGI BELAJAR BAHASA INGGRIS YANG EFEKTIF DAN MENYENANGKAN BAGI SISWA SD DI PADEMAWU-PAMEKASAN Muhammad Darrin Zuhri; Moh Kamaluddin; Irfan Yafie Muhariza; Rachmat Akbar; Vidyadhara Prawiratama Nugraha
Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : FIP UNIRA MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/eduabdimas.v5i1.9227

Abstract

Pembelajaran Bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam membangun kemampuan bahasa asing siswa di masa depan. Namun, proses pembelajaran di banyak sekolah dasar masih cenderung konvensional, berpusat pada guru, dan kurang memanfaatkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan strategi belajar Bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan dilaksanakan pada siswa kelas IV dan V dengan melibatkan guru kelas melalui metode penyuluhan, demonstrasi, praktik langsung, permainan edukatif, dan evaluasi sederhana. Strategi yang diperkenalkan meliputi metode Total Physical Response (TPR), pembelajaran berbasis permainan (game-based learning), serta pemanfaatan media visual dan audio. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan minat, partisipasi aktif, serta kemampuan siswa dalam mengenali dan mengucapkan kosakata dasar Bahasa Inggris. Selain itu, guru memperoleh wawasan baru mengenai variasi metode pembelajaran yang mudah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pembelajaran Bahasa Inggris yang lebih komunikatif, aktif, dan menyenangkan di sekolah dasar.
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL 2023 TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN LAUT Irfan Yafie Muhariza; Zico Junius Fernando; Moh Kamaluddin
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i3.2292

Abstract

Pengembangan ekonomi biru merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan laut dan ekosistemnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus objek perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya kelautan menghadapi berbagai ancaman kejahatan lingkungan, seperti pencemaran laut, penangkapan ikan ilegal, perusakan ekosistem terumbu karang, dan eksploitasi berlebihan oleh korporasi. Artikel ini mengkaji aspek hukum pidana dalam pengembangan ekonomi biru dengan menelaah implementasi KUHP Nasional 2023 terhadap tindak pidana lingkungan laut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal (normatif) melalui penelaahan bahan hukum primer berupa KUHP Nasional 2023 dan peraturan sektoral, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pendekatan yang dipakai meliputi statute approach untuk mengidentifikasi pengaturan tindak pidana lingkungan dalam KUHP, conceptual approach untuk menghubungkan gagasan ekonomi biru dengan perlindungan pidana, serta comparative approach dengan melihat praktik regulasi dan penegakan hukum di beberapa negara maritim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 telah memperkuat perlindungan ekosistem laut dengan mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menghadirkan pidana tambahan ekologis, dan memberi ruang pada hukum adat sebagai mekanisme konservasi. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti aturan yang tersebar di berbagai undang-undang, sulitnya membuktikan kejahatan korporasi, serta aparat dan hakim yang belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan lingkungan. Dibandingkan dengan Uni Eropa, Filipina, dan Australia, Indonesia sudah berada pada jalur yang sama dalam menjadikan hukum pidana sebagai alat perlindungan laut, tetapi masih perlu memperkuat koordinasi, kapasitas penegakan hukum, dan integrasi hukum adat agar lebih efektif mendukung pembangunan maritim berkelanjutan. 
Co-Authors Fernando, Zico Junius Moh kamaluddin Muhammad Darrin Zuhri Rachmat Akbar Siti Naidah Vidyadhara Prawiratama Nugraha Yemima Hotmaria Purba