p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESHUM Al-Iqtishad
Etik Umiyati
Universitas Jambi, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Aset, Tenaga Kerja, Jumlah Unit dan Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Septiani Pratiwi; Zulfanetti Zulfanetti; Etik Umiyati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19211

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas produksi, dan penguatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, bukti empiris mengenai pengaruh indikator-indikator UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih menunjukkan hasil yang beragam, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan UMKM serta menguji pengaruh aset, tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan omzet terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel melalui Fixed Effect Model (FEM). Populasi penelitian meliputi seluruh 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan teknik saturated sampling, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan melalui pengujian asumsi klasik, pemilihan model data panel, serta uji parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara parsial, tenaga kerja dan jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan aset dan omzet tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja dan perluasan jumlah unit usaha memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan akumulasi aset maupun peningkatan omzet UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengembangan UMKM perlu diarahkan pada perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas pelaku usaha sebagai strategi utama dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jambi.
APAKAH DAERAH INDUK SELALU LEBIH MANDIRI DARIPADA DAERAH PEMEKARAN? UJI BEDA BERPASANGAN DAN ESTIMASI SYSTEM GMM DARI PROVINSI JAMBI, INDONESIA J.B. Martien; Syaparuddin Syaparuddin; Erni Achmad; Etik Umiyati; Junaidi Junaidi; Rosmeli Rosmeli
Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 02 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53649/ewb9hn29

Abstract

Literatur pemekaran daerah di Indonesia umumnya menyimpulkan bahwa daerah induk lebih mandiri secara fiskal daripada daerah hasil pemekarannya, kesimpulan yang hampir selalu ditarik dari perbandingan agregat antarkelompok. Artikel ini menguji apakah keunggulan tersebut berlaku universal dengan desain uji beda berpasangan Mann-Whitney U pada lima pasangan resmi induk–pemekaran di Provinsi Jambi periode 2016–2025 (N=110), dilengkapi Random Effect Model dengan White Period Standard Errors serta estimasi System GMM sebagai pemeriksaan robustness. Hasil agregat mengkonfirmasi keunggulan daerah induk (p=0,0014); namun uji berpasangan mengungkap heterogenitas yang substansial: tiga pasangan konsisten dengan dugaan klasik, satu pasangan setara, dan satu pasangan terbalik secara signifikan, Kota Sungai Penuh sebagai daerah pemekaran justru mengungguli induknya, Kabupaten Kerinci (p=0,0140). Dalam kerangka regresi, dummy status pemekaran kehilangan signifikansinya setelah PDRB per kapita harga berlaku, jumlah penduduk, investasi, dan kemiskinan dikontrol, mengindikasikan bahwa status pemekaran bekerja melalui jalur mediasi kondisi makroekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak fiskal pemekaran ditentukan oleh konfigurasi spasial basis ekonomi pasca-pemisahan wilayah, bukan oleh status formal semata, sehingga evaluasi dan pendampingan fiskal perlu dirancang per kasus