Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Of World Science Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences JURNAL HUKUM STAATRECHTS Melayunesia Law
Yasmirah Mandasari Saragih
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Victim-Centered Justice Revisited: Rebalancing Power in the Restorative Justice System Iwan Sumiarsa; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Wagiman
Melayunesia Law Vol. 10 No. 1 (2026): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/e3rsgd67

Abstract

The contemporary criminal justice system continues to marginalize victims by prioritizing state authority and a perpetrator-centric paradigm, although restorative justice is increasingly prominent as a victim-centered alternative. This condition reveals a persistent gap between the normative promise of restorative justice and its practical realization. This study examines how victim-centered justice is conceptualized and implemented in the restorative justice system, with particular attention to the role of power relations. Using conceptual and theoretical legal research approaches, this study applies critical and system-oriented analysis to examine restorative justice as a normative and institutional framework. These findings suggest that the main limitation of restorative justice stems not from the absence of victim participation, but from the structural conditions that limit such participation. Legal subordination, institutional marginality, symbolic inclusion, and unaddressed power asymmetry systematically limit agency and victim's influence over outcomes. As a result, restorative justice often reproduces existing inequalities rather than redressing them. This study offers a new reconceptualization of victim-centered justice by positioning the rebalancing of power as a fundamental principle of the restorative justice system. The contribution advances a power-sensitive theoretical framework and provides practical insights for strengthening the agency, legitimacy, and substantive justice of victims in restorative practice.
EDUKASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DAN DUNIA PENDIDIKAN Yushita Marini; Yasmirah Mandasari Saragih; Yasir Riady; Erna Risnawati; Eka Evriza; Sondang P. Pakpahan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 6 (2026): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v9i6.2383-2391

Abstract

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang komplek dan terus meningkat, khususnya dilingkungan masyarakat dan dunia pendidikan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk cara, pencegahan, regulasi hukum, serta mekanisme dari penanganan kekerasan seksual ini menjadi salah satu faktor utama tingginya kasus yang tidak dilaporkan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan masyarakat dan civitas akademika dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, khususnya di Kota Medan. Metode yang digunakan meliputi seminar, penyuluhan, diskusi interaktif serta pelatihan berbasis studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kekerasan seksual, langkah pencegahan, prosedur pelaporan, regulasi hukum yang diterapkan dan penanganannya. Dengan demikian, edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual
Targeting Intangible Entities: Mechanisms for Enforcing Cross-Border Data Crimes in Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) Jeisika Laurens; Yasmirah Mandasari Saragih; Alnur Syafrizul Arif; Azikri Hidayat Tulloh; Jackson Andre William; Muhammad Alvian Putera
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2535

Abstract

Decentralized Autonomous Organizations (DAOs), which operate through smart contracts without a legal entity, pose a fundamental challenge to cross-border data protection regimes. Following the enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2024 amending the Personal Data Protection Act, enforcement mechanisms in Indonesia still rely on identifying “Personal Data Controllers” in the form of corporate or natural persons. When the flow of Indonesian citizens’ data becomes the subject of criminal acts by a DAO into a non-equivalent jurisdiction, an absolute liability gap arises because there is no legal entity that can be sanctioned. This normative legal research employs a legislative, conceptual (cyber jurisdiction), and comparative approach, drawing on the legal frameworks of the European Union (GDPR) and Wyoming (DUNA). The study finds that conventional mechanisms suffer from structural failures. To address this issue, the study proposes a hybrid law enforcement mechanism: first, the application of proxy liability to key actors (core developers) as de facto data controllers; second, a regulatory mandate for a “legal wrapper” under the implementing regulations of the Personal Data Protection Act, requiring DAOs to have a legal representative in Indonesia as a prerequisite for cross-border data transfers, with on-chain access blocking via ISPs serving as a last resort.
Analisis Yuridis Hak Cipta Musik dalam Karya Sinematografi (Studi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat) Okky Rachmadi Soekristyanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Marten Arnoldus Rehabeam Manongga
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9680

Abstract

Putusan judex facti dalam Perkara Hak Cipta Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat memicu ketegangan yuridis mengenai status musik tanpa teks yang diintegrasikan ke dalam karya sinematografi. Isu utama dalam penelitian ini adalah adanya misinterpretasi terhadap Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana hakim menganggap musik "melebur" menjadi aset milik produser film, sehingga meniadakan hak ekonomi pencipta asal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analisis putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik tanpa teks tetap merupakan ciptaan yang mandiri dan otonom, sehingga integrasinya ke dalam film seharusnya tunduk pada rezim lisensi sinkronisasi, bukan pengalihan kepemilikan otomatis. Penafsiran tekstual hakim terhadap Pasal 33 ayat (1) terbukti mengabaikan prinsip sistematis dan teleologis dalam perlindungan hak cipta. Sebagai rekomendasi, penulis menekankan perlunya hakim niaga menerapkan penafsiran hukum yang lebih holistik dengan memisahkan identitas hukum pre-existing works dari karya sinematografi guna menjamin kepastian hak ekonomi pencipta serta menjaga ekosistem manajemen kolektif royalti di Indonesia.
Ambivalensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Pada Rumpun Kekuasaan Eksekutif Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Aby Hartanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9677

Abstract

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 dilandasi kebutuhan menghadirkan lembaga penegak hukum yang independen dalam menangani kejahatan korupsi. Namun pasca revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terjadi perubahan mendasar dalam desain kelembagaan KPK yang menimbulkan ambivalensi kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ambivalensi kewenangan KPK dan dampaknya terhadap independensi lembaga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK menciptakan ambivalensi kewenangan yang termanifestasi dalam kontradiksi antara klaim independensi normatif dengan subordinasi struktural dalam rumpun eksekutif. Perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas, dan pembatasan kewenangan telah menurunkan efektivitas KPK dalam penindakan korupsi sebesar 45% berdasarkan data kinerja 2020-2023. Penelitian menyimpulkan bahwa ambivalensi kewenangan KPK berimplikasi pada pelemahan independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan rekonstruksi kelembagaan untuk mengembalikan sifat state independent anti-corruption agency.
Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Samsuto Samsuto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Duma Hutapea; Riskana Riskana
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9678

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
Punishment of Medical Personnel and Health Workers in Malpractice Charges Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health Yustinus Rurie Wirawan; Yasmirah Mandasari Saragih; Gunawan Wdjaja; Jahidin Kuswanto; Moch Nagieb
Journal of World Science Vol. 5 No. 3 (2026): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v5i3.1653

Abstract

This study discusses the criminal liability of medical personnel based on Law No. 17 of 2023 concerning health in Indonesia. The background of this research is the increasing number of lawsuits against medical personnel due to rising public awareness of patient rights, as well as the legal uncertainty faced by medical personnel regarding malpractice. The aim of this research is to analyze the criteria for criminal negligence in medical services and to understand the legal protection mechanisms through the Professional Disciplinary Council and mediation to prevent the criminalization of medical personnel. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that Law No. 17 of 2023 provides a clearer framework for the criminal accountability of medical personnel, emphasizing gross negligence and adherence to professional standards. The study also found that the recommendation mechanism from the Professional Disciplinary Council, along with the requirement for mediation, can help prevent baseless criminalization. In conclusion, this law provides better legal protection for medical personnel and reduces legal uncertainty in medical practice.
Co-Authors Aby Hartanto Alnur Syafrizul Arif Azikri Hidayat Tulloh Christiawan, Rio Duma Hutapea Eka Evriza Gunawan Wdjaja Iwan Sumiarsa Jackson Andre William Jahidin Kuswanto Jeisika Laurens Marini, Yushita Marten Arnoldus Rehabeam Manongga Moch Nagieb Muhammad Alvian Putera Okky Rachmadi Soekristyanto Riskana Riskana Risnawati, Erna Samsuto Samsuto Tuti Widyaningrum Wagiman . Yasir Riady Yustinus Rurie Wirawan