Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains JUDGE: Jurnal Hukum
Jufianty Trisna Putri
Universitas Siliwangi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PONTIANAK Dina Fitriani Wulandari; Jufianty Trisna Putri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1879

Abstract

The Mortgage Agreement (KPR) of BTN PLATINUM is a home-ownership credit facility from Bank BTN designed to facilitate home purchases from developers and non-developers, either for new or second-hand houses, ready stock or under construction, as well as take-over from other banks. This study aims to examine the implementation process of mortgage agreements secured with collateral, the legal consequences of debtor default, and the dispute resolution mechanisms available when non-performing loans occur. The normative juridical method with descriptive analysis was applied to analyze legal norms and their application in practice. The findings reveal that the implementation of mortgage agreements begins with a strict selection process based on the principle of prudence, embodied in the 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Once approved, the bank issues the SP3K (Confirmation of Credit Provision) which formalizes the agreement and binds the collateral. Debtors who default are subject to sanctions ranging from fines to foreclosure of collateral, while BTN provides opportunities for restructuring, rescheduling, and settlement to minimize disputes. The study underscores the importance of ensuring legal certainty and balancing the rights and obligations of both creditors and debtors in order to maintain financial stability and public trust in the banking system.
Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan: Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution Jufianty Trisna Putri; Mawardi; Makkah HM; Desty Anggie Mustika; Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6900

Abstract

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Kehadirannya dipandang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang semakin merenggang antar para pihak. Dalam praktik peradilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sehingga menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum mediasi, tingkat efektivitasnya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, kontribusinya terhadap perluasan akses keadilan, serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, artikel ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Meskipun demikian, optimalisasi mediasi masih memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan budaya hukum yang mendukung penyelesaian damai, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, mediasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Desty Anggie Mustika Dina Fitriani Wulandari Makkah HM Mawardi Moh. Siswanto