Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi
Mawardi
Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Judicial Review as an Instrument for Protecting Hifz Al-Din and Hifz Al-Nafs in a Pancasila-Based Constitutional State Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10037

Abstract

Judicial review constitutes a fundamental legal mechanism within the Pancasila-based rule of law, particularly in safeguarding constitutional supremacy and protecting the fundamental rights of citizens. Through judicial review, the state ensures that legislative and regulatory frameworks remain consistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as the foundational values of Pancasila. In this regard, judicial review functions not merely as a formal process of legal norm assessment, but also as a substantive instrument for preserving humanitarian and moral values aligned with the concept of maq??id al-shar?‘ah, especially ?if? al-d?n (protection of religious freedom) and ?if? al-nafs (protection of human life). This article aims to examine the role of judicial review as a mechanism for safeguarding freedom of religion and the right to life within the framework of Indonesia’s Pancasila-based legal system. The analysis focuses on how the Constitutional Court, through its authority to review legislation, contributes to maintaining a balance between state interests, constitutional principles, and human rights protection. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature from both positive law perspectives and maq??id al-shar?‘ah theory. The findings indicate that judicial review holds significant relevance in advancing the protection of ?if? al-d?n and ?if? al-nafs, as it enables the correction of legal norms that potentially threaten religious freedom and the preservation of human life. Therefore, judicial review serves not only as a formal constitutional instrument but also as a substantive means of upholding justice, human dignity, and Pancasila values within the national legal system.
Etika dan Regulasi Penggunaan Large Language Models dalam Praktik Hukum di Indonesia Ayun Hapsari; Mawardi
Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Vol. 1 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Sah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of Large Language Models in legal practice in Indonesia is increasing in line with the digitalization of legal services and the development of artificial intelligence. The main issues that arise relate to the compatibility of such technology use with the ethical principles of the legal profession, as well as the adequacy of the national regulatory framework in governing it. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach through analysis of legal norms, artificial-intelligence ethics policies, and legal doctrine. The findings show that Large Language Models offer benefits in improving efficiency and access to legal information, but also pose ethical risks in the form of algorithmic bias, misinterpretation of norms, and potential violations of confidentiality and data protection. The existing regulatory framework remains general in nature and has not yet specifically regulated the use of Large Language Models in legal practice. Therefore, strengthening regulations and developing specific ethical guidelines are necessary to ensure that the use of Large Language Models remains aligned with professional responsibility, the principle of prudence, and justice in legal practice in Indonesia.
Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan: Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution Jufianty Trisna Putri; Mawardi; Makkah HM; Desty Anggie Mustika; Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6900

Abstract

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Kehadirannya dipandang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang semakin merenggang antar para pihak. Dalam praktik peradilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sehingga menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum mediasi, tingkat efektivitasnya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, kontribusinya terhadap perluasan akses keadilan, serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, artikel ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Meskipun demikian, optimalisasi mediasi masih memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan budaya hukum yang mendukung penyelesaian damai, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, mediasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan.
Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Maslahah Dan Prinsip Negara Hukum: Government Public Policy from the Perspective of Maslahah and the Principles of the Rule of Law Mawardi; Yudhi Hertanto; Iqlima Zahari; Fatma Faisal; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10233

Abstract

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi sebagai sarana untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan politik, tetapi juga sebagai tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada norma hukum serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik pemerintah Indonesia melalui dua perspektif utama, yaitu teori maslahah sebagai prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam dan prinsip negara hukum (rule of law) sebagai fondasi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan maslahah digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mencegah timbulnya kemudaratan, sementara prinsip negara hukum digunakan untuk mengkaji aspek legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menelaah berbagai literatur berupa jurnal ilmiah nasional, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif untuk memahami hubungan antara nilai kemaslahatan dan prinsip hukum dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan harus disusun dengan mengintegrasikan nilai maslahah sebagai orientasi substantif dan prinsip negara hukum sebagai kerangka normatif. Tanpa orientasi kemaslahatan, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi sosial, sementara tanpa landasan negara hukum, kebijakan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sinergi antara maslahah dan prinsip negara hukum menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan.
Co-Authors Ayun Hapsari Desty Anggie Mustika Fatma Faisal Iqlima Zahari Johannes Triestanto Jufianty Trisna Putri Makkah HM Moh. Siswanto Yudhi Hertanto