Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Baktiar Tijjang
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perjanjian Elektronik dalamTransaksi E- Commerce menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE: Tinjauan Komparatif Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad; Muhammad Sabir Rahman; Aksah Kasim; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce, dan menentukan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan teori perjanjian kepercayaan, teori hukum perbandingan, dan teori perilaku terencana. Analisis data akan dipelajari secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce hanya tercantum secara lebih spesifik dalam Undang-Undang ITE dan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce tercantum secara luas dan spesifik dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.
Konflik Norma Antara Kebijakan Vasektomi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hak Reproduksi sebagai Hak Konstitusional Putri Ajeng Burhan; Aksah Kasim; Khaerul Mannan; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2672

Abstract

Vasektomi sebagai pilihan dalam layanan kesehatan reproduksi berhadapan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membatasi tindakan tersebut karena berpotensi mengakibatkan pemandulan permanen. Artikel ini menganalisis hubungan kedua kerangka norma dan menawarkan model akomodasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konstitusional, konseptual, dan analitis dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, regulasi HAM, kependudukan, kesehatan, aturan pelaksana kesehatan reproduksi, serta Fatwa Ijtima Ulama MUI Tahun 2012. Kajian menemukan bahwa perbedaan tersebut bukan antinomi formal antarperaturan karena fatwa tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Persoalan yang muncul adalah ketegangan substantif antara layanan kesehatan berbasis hak dan norma agama yang berpengaruh secara sosial. Harmonisasi perlu menjamin pilihan sukarela, persetujuan tindakan tertulis, keselamatan klinis, informasi transparan mengenai sifat permanen dan rekanalisasi, perlindungan dari insentif yang memaksa, serta penghormatan terhadap keyakinan agama.
Co-Authors Aksah Kasim Khaerul Mannan Muhammad Sabir Rahman Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Putri Ajeng Burhan Sunardi Purwanda