Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perjanjian Elektronik dalamTransaksi E- Commerce menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE: Tinjauan Komparatif Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad; Muhammad Sabir Rahman; Aksah Kasim; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce, dan menentukan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan teori perjanjian kepercayaan, teori hukum perbandingan, dan teori perilaku terencana. Analisis data akan dipelajari secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce hanya tercantum secara lebih spesifik dalam Undang-Undang ITE dan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce tercantum secara luas dan spesifik dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.
Konflik Norma Antara Kebijakan Vasektomi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hak Reproduksi sebagai Hak Konstitusional Putri Ajeng Burhan; Aksah Kasim; Khaerul Mannan; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2672

Abstract

Vasektomi sebagai pilihan dalam layanan kesehatan reproduksi berhadapan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membatasi tindakan tersebut karena berpotensi mengakibatkan pemandulan permanen. Artikel ini menganalisis hubungan kedua kerangka norma dan menawarkan model akomodasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konstitusional, konseptual, dan analitis dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, regulasi HAM, kependudukan, kesehatan, aturan pelaksana kesehatan reproduksi, serta Fatwa Ijtima Ulama MUI Tahun 2012. Kajian menemukan bahwa perbedaan tersebut bukan antinomi formal antarperaturan karena fatwa tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Persoalan yang muncul adalah ketegangan substantif antara layanan kesehatan berbasis hak dan norma agama yang berpengaruh secara sosial. Harmonisasi perlu menjamin pilihan sukarela, persetujuan tindakan tertulis, keselamatan klinis, informasi transparan mengenai sifat permanen dan rekanalisasi, perlindungan dari insentif yang memaksa, serta penghormatan terhadap keyakinan agama.
Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berbasis E-Court di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Herul Herul; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Bakhtiar Tijjang; Aksah Kasim
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13194

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims procedures at the District Court, the factors hindering the implementation of electronic small claims at the Sidrap District Court, and the obstacles encountered in this process. The study employs a normative-empirical research design, utilizing both statutory and socio-legal approaches. Data sources include both primary and secondary data. Data analysis is conducted through observational-sensory and theoretical-rational methods, employing a reasoning model that proceeds from inductive logic to deductive logic. The study finds that the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims at the District Court is governed by Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 (amending Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Small Claims Resolution Procedures) and Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 (on Electronic Case Administration and Court Proceedings). The process comprises the following stages: registration (E-Filing), payment (E-Payment), review of claim completeness, appointment of the presiding judge and substitute clerk, summoning of parties (E-Summons), conciliation, trial proceedings (E-Litigation), and the rendering of the judgment. In the E-Court system, judges upload official copies of rulings—electronically signed using digital certificates (e-sign) from the Electronic Certification Center (BSrE)—into the SIPP and E-Court systems. Factors hindering the implementation of electronic-based small claims lawsuits at the Sidrap District Court, as well as obstacles in resolving such civil cases, include: administrative factors (errors in uploading or transmitting files/documents, identity verification issues, problems with advance court fees, administrative errors in summoning parties, and delays in sending hearing documents); public factors (legal understanding and culture, where the public lacks knowledge regarding E-Court and still views face-to-face court services as necessary); and infrastructure factors (issues with internet networks and the E-Court system/application). Additionally, regulatory obstacles exist regarding Supreme Court rules on E-Court and small claims; these regulations address procedural aspects but fail to provide mechanisms for resolving issues that arise during the actual implementation of electronic-based small claims proceedings.