Sulastri
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Oleh Wna (Studi Kasus Putusan Pn Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020) Nadinne Jessica Febrianty Sakul; Sulastri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai status hukum perjanjian pinjam nama sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam sengketa tanah yang diputus oleh PN Denpasar dalam Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020 dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjam nama antara WNA dan WNI merupakan penyelundupan hukum karena seringkali dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan PN Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020 diputuskan bahwa perjanjian pinjam nama antara WNA dan WNI adalah batal demi hukum dan jual beli antara Tergugat dan Tergugat intervensi adalah sah, sehingga Tergugat Intervensi merupakan pemilik sah dari obyek sengketa. Tetapi, jika merujuk pada pasal 26 ayat 2 UUPA yang menyatakan secara tegas bahwa tiap pengalihan hak milik atas tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada WNA berakibat batal demi hukum dan tanah jatuh kepada negara, maka obyek sengketa seharusnya kembali kepada negara.
Peningkatan Literasi Hak Keperdataan Tersangka dan Terdakwa Melali Penyuluhan Hukum bagi Warga Binaan Rutan Kelas I Depok Wardani Rizkianti; Dwi Desi Yayi Tarina; Dwi Aryanti Ramadhani; Sulastri; Aisyah Nikita Permata Putri
JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
Publisher : PT. Adriani Mandiri Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The status of being a suspect or defendant is often misunderstood as the loss of all legal rights, including civil rights that remain inherent in every individual as a subject of civil law. This misconception contradicts the principle of the presumption of innocence and may potentially harm family members and other parties who have legal relationships with the suspect or defendant. This community service activity aimed to improve the legal literacy of inmates at Class I Depok State Detention Center (Rutan I Depok) regarding civil rights that remain applicable throughout the criminal justice process, in accordance with the new paradigm introduced by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The activity was conducted on June 24, 2026, involving 36 inmates, using an educational lecture method combined with case studies and question-and-answer discussion sessions. The materials covered asset ownership rights, family relationships and child custody rights, civil legal actions during detention, protection of employment relationships, as well as legal protection mechanisms through pretrial proceedings and civil lawsuits. The results demonstrated an increase in participants’ awareness regarding the continuity of civil rights and the importance of legally protecting civil interests. Therefore, this activity is relevant as an initial step toward strengthening civil rights protection for vulnerable groups within detention environments.