Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia Journal of Golden Generation Legal Science JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
Aisyah Nikita Permata Putri
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN Aisyah Nikita Permata Putri
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.401

Abstract

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan kompeherensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.
URGENSI REFORMULASI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK BAGI UMKM RESTORAN SEBAGAI SOLUSI ATAS PARADOKS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA Rianda Dirkareshza; Monica Hermala Rahayu; Nursanti Mardiyati; Aisyah Nikita Permata Putri
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.190

Abstract

Kewajiban pembayaran royalti musik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) restoran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, menimbulkan paradoks antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha kecil. Di satu sisi, pemungutan royalti dimaksudkan untuk menjamin hak ekonomi pencipta, namun di sisi lain, penerapan kewajiban yang seragam sering kali dianggap membebani UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti musik agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi UMKM restoran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kepustakaan berupa analisis kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskon royalti berbasis kapasitas usaha dan omzet dapat menjadi solusi kompromistis yang seimbang antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran kepada pencipta. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem royalti yang lebih berkeadilan, melindungi hak pencipta, serta menjaga iklim usaha yang sehat bagi UMKM restoran di Indonesia
Peningkatan Pemahaman terhadap KUHAP Baru melalui Penyuluhan Hukum tentang Persiapan Persidangan bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Depok Suwarsit; Heru Sugiyono; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Citraresmi Widoretno Putri; Aisyah Nikita Permata Putri
JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
Publisher : PT. Adriani Mandiri Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) has introduced various changes to Indonesia’s criminal justice system, particularly regarding the strengthening of the rights of suspects and defendants, the guilty plea mechanism, the implementation of restorative justice, and the regulation of ordinary and summary trial procedures. These changes require greater procedural legal literacy, particularly among correctional inmates, to enable them to understand their legal status, rights, and the procedural options available throughout the criminal justice process. This community service activity aimed to improve the understanding of correctional inmates at the Class I Depok State Detention Center regarding preparations for criminal trial proceedings under the new Criminal Procedure Code. Particular emphasis was placed on the rights of suspects and defendants, the stages of criminal proceedings, access to legal assistance, and available case-resolution mechanisms. The activity involved 36 correctional inmates and was conducted through interactive lectures and question-and-answer discussions supported by instructional materials. The topics covered included the right to legal representation by an advocate and the possibility of resolving cases through restorative justice. The results demonstrated that the participants gained a better understanding of the stages of criminal trial proceedings, their procedural rights, and the importance of obtaining legal assistance when facing criminal proceedings. The interactive discussions also indicated an improvement in the participants’ ability to identify legal issues related to their position as individuals involved in the criminal justice process.
Peningkatan Literasi Hak Keperdataan Tersangka dan Terdakwa Melali Penyuluhan Hukum bagi Warga Binaan Rutan Kelas I Depok Wardani Rizkianti; Dwi Desi Yayi Tarina; Dwi Aryanti Ramadhani; Sulastri; Aisyah Nikita Permata Putri
JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): JPPMI: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia
Publisher : PT. Adriani Mandiri Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The status of being a suspect or defendant is often misunderstood as the loss of all legal rights, including civil rights that remain inherent in every individual as a subject of civil law. This misconception contradicts the principle of the presumption of innocence and may potentially harm family members and other parties who have legal relationships with the suspect or defendant. This community service activity aimed to improve the legal literacy of inmates at Class I Depok State Detention Center (Rutan I Depok) regarding civil rights that remain applicable throughout the criminal justice process, in accordance with the new paradigm introduced by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The activity was conducted on June 24, 2026, involving 36 inmates, using an educational lecture method combined with case studies and question-and-answer discussion sessions. The materials covered asset ownership rights, family relationships and child custody rights, civil legal actions during detention, protection of employment relationships, as well as legal protection mechanisms through pretrial proceedings and civil lawsuits. The results demonstrated an increase in participants’ awareness regarding the continuity of civil rights and the importance of legally protecting civil interests. Therefore, this activity is relevant as an initial step toward strengthening civil rights protection for vulnerable groups within detention environments.
Co-Authors Citraresmi Widoretno Putri Dwi Desi Yayi Tarina Heru Sugiyono Monica Hermala Rahayu Nursanti Mardiyati Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Sulastri Suwarsit Wardani Rizkianti Yuliana Yuli Wahyuningsih