Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Mataram Journal of International Law
Ayu Riska Amalia
University of Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROTECTION OF INTERNATIONAL LAW OF TRADITIONAL SONGS AS TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS: A JURIDICAL ANALYSIS OF INDONESIA AND ITS PRACTICE Muhammad Reyhan Zachary Asnawi; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 4 No. 1 (2026): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5cwpt408

Abstract

This study examines the challenges of legal protection for Indonesian traditional songs as part of Traditional Cultural Expressions (TCEs). The main issue lies in the gap between the individualistic nature of the intellectual property (IP) legal framework and the communal characteristics of TCEs, which makes them vulnerable to unauthorized commercialization and claims by foreign parties. Using normative legal research methods through statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this study aims to analyse forms of international and national legal protection and to identify challenges in their implementation in Indonesia. The findings indicate that the existing protection system remains inadequate. At the international level, conventional IP regimes are not aligned with the communal nature of TCEs. At the national level, the implementation of the Copyright Law and the Cultural Advancement Law is still constrained by the absence of specific implementing regulations and the lack of inter-agency synergy. This study recommends strengthening the regulatory framework through a sui generis system or stronger policy integration, as well as empowering indigenous communities as the primary custodians of cultural heritage.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Observer Perikanan di Perairan Internasional Dalam Kerangka WCPFC: Pembelajaran Dari CCAMLR Lailatil Maya; Ayu Riska Amalia
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.243

Abstract

Banyaknya kasus kematian yang menimpa observer di bawah naungan WCPFC, megindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan HAM bagi observer khususnya bagi mereka yang ditugaskan di perairan internasional, padahal WCPFC memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi observer sesuai prinsip UDHR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran WCPFC dalam melindungi HAM observer, serta membandingkannya dengan pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh CCAMLR sebagai upaya untuk merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan HAM dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya perikanan. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun WCPFC memiliki regulasi perlindungan HAM observer yang lengkap, namun memiliki efektivitas yang lemah. Sebaliknya, meskipun CCALMR tidak memiliki aturan selengkap WCPRC namun memiliki lembaga pengawas yang memadai seperti AFMA. Hal ini menunjukan bahwa efektifitas tidak hanya soal kelengkapan aturan namun harus didukung juga oleh kelembagaan.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AI-BASED AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Amalia Nurul Khotimah; Zunnuraeni; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7011

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisa legalitas dan bentuk tanggung jawab pidana individu dalam penggunaan autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode analisis kepustakaan. Hasil dari penelitian, yakni legalitas autonomous weapon system bergantung pada kemampuan untuk tunduk dan mematuhi prinsip hukum humaniter internasional. Legalitas penggunaan, secara hukum positif internasional, penggunaan autonomous weapon system belum dilarang, tetapi juga belum diatur secara spesifik. Tanggung jawab pidana individu dapat diberikan kepada komandan, pengembang senjata, dan operator senjata, tergantung dari tipe senjata otonom yang digunakan. Bentuk sanksi yang dapat diberikan berupa pidana penjara, denda, perampasan aset hingga tanggung jawab bersama.  
IMPLIKASI ADVISORY OPINION MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KONSEKUENSI HUKUM PENDUDUKAN ISRAEL ATAS WILAYAH PALESTINA Azmi Nasyath Nabila; Muh Risnain; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/r3qjkf40

Abstract

On July 19th 2024, the International Court of Justice issued an advisory opinion affirming that Israel's occupation of Palestinian territories is illegal under international law. The opinion states that Israel has violated the principle of prohibition of acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination. Although non-binding, the advisory opinion has high normative power and provides a legal and moral basis for states and international organizations to act. This research aims to analyze the legal consequences and obligations of UN member states arising from the opinion, as well as to evaluate its effectiveness in promoting the resolution of international disputes. The method used is normative legal research with an international treaty, case, conceptual, and historical approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively. The results of theresearch indicate that although this opinion is not legally binding, it remains an important instrument in clarifying the legal status of an action, strengthening the legitimacy of the Palestinian diplomatic struggle, and encouraging global collective action. However, its substantial implementation is still hindered by international political factors, such as the fragmentation of member states' positions. Therefore, collective efforts are needed to strengthen the influence of advisory opinions in the enforcement of international law.
PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL BAGI TENAGA MEDIS DAN FASILITAS KESEHATAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK DI GAZA 7 OKTOBER 2023 – 19 JANUARI 2025) Daiyan Rinjani Rachmawati; Zunnuraeni; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/m2g9c473

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan perlindungan hukum humaniter internasional terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata internasional di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025. Meskipun Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 telah secara tegas menetapkan kewajiban perlindungan, data menunjukkan terjadinya lebih dari 500 serangan terhadap fasilitas kesehatan serta hampir 900 insiden yang melibatkan korban dari kalangan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan historis untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak, baik yang merupakan negara (Israel) dan aktor non-negara (Hamas). Hasil penelitan menunjukkan bahwa pasukan militer Israel gagal memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Serangan terhadap rumah sakit seperti Rumah Sakit al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia, serta serangan terhadap ambulans dan tenaga medis, merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, sehingga dibutuhkan mekanisme akuntabilitas internasional yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam konflik bersenjata internasional.
Co-Authors Amalia Nurul Khotimah Azmi Nasyath Nabila Daiyan Rinjani Rachmawati Lailatil Maya Muh Risnain Muhammad Reyhan Zachary Asnawi Zunnuraeni