Muhammad Ridha Suaib
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Mekanisme Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Kaimana Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Basce Felayati Sabuku; Muhammad Ridha Suaib; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kaimana yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dilaksanakan melalui cakupan objek pengawasan, peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, deteksi dan pencegahan penyimpangan, serta perbaikan sistem pengendalian internal. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan internal meliputi landasan regulasi yang jelas, komitmen pimpinan daerah, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran serta lemahnya komunikasi dan koordinasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan internal yang terstruktur dan berkelanjutan berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. This study aims to analyze the internal supervision mechanisms implemented by the Kaimana Regency Inspectorate to improve local government performance and identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and a documentation study. The informants consisted of officials at the Kaimana Regency Inspectorate who were directly involved in internal supervision functions. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that internal supervision mechanisms are implemented through the determination of supervision objectives, the improvement of the quality of findings and recommendations, the monitoring of follow-up actions, the detection and prevention of irregularities, and the improvement of the internal control system. Supporting factors include a clear regulatory framework, local leadership commitment, human resource competence and professionalism, implementation of the Government Internal Control System, availability of supporting facilities and infrastructure, and an organizational culture that upholds integrity and accountability. Meanwhile, the inhibiting factors include budget limitations and weak communication and coordination. This study confirms that structured and continuous internal supervision plays an important role in strengthening accountability and improving local government performance.
Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Sorong Selatan: Analisis Motivasi Kerja Pegawai dan Koordinasi Kelembagaan Billy Syatauw; Juharni Juharni; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi pada Kantor Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dengan fokus pada motivasi kerja pegawai, koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas unsur pimpinan dan pegawai Bappeda yang terlibat dalam proses perencanaan, koordinasi, dan administrasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada aspek motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kelayakan gaji, kondisi kerja, dan pengaturan jam kerja. Sementara itu, koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan OPD didukung oleh komunikasi kelembagaan, pencapaian tujuan, kejelasan struktur organisasi, dan penerapan standar operasional prosedur. Faktor pendukung pengembangan kinerja organisasi meliputi kepemimpinan yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang mendukung, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Adapun faktor penghambat meliputi kepemimpinan yang belum optimal, komunikasi internal yang lemah, budaya organisasi yang kurang adaptif, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan kurangnya teknologi pendukung. This study aims to analyze organizational performance at the Bappeda Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, focusing on employee motivation, institutional coordination between Bappeda and Regional Apparatus Organizations (OPDs), and the factors that support and hinder organizational performance development. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving informants from Bappeda's leadership and staff of Bappeda who were engaged in planning, coordination, and organizational administration. The findings show that organizational performance in terms of employee work motivation is influenced by salary adequacy, working conditions, and working-hour arrangements. Meanwhile, institutional coordination between Bappeda and OPDs is supported by institutional communication, goal achievement, a clear organizational structure, and the implementation of standard operating procedures. The supporting factors for organizational performance development include effective leadership, competent human resources, a supportive organizational culture, effective communication, and the use of technology and information systems. The inhibiting factors include suboptimal leadership, weak internal communication, a less adaptive organizational culture, limited human resource competence, and insufficient supporting technology.
Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Komanggaret Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ambrosius Onim; Nurkaidah Nurkaidah; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Kampung Komanggaret, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program; serta menelaah manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan melalui penguatan ekonomi lokal, padat karya tunai kampung, penguatan BUMKam dan usaha mikro, layanan konseling dan edukasi sosial, peningkatan layanan dasar, perbaikan gizi dan pencegahan stunting, serta penguatan kapasitas kelembagaan kampung. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi landasan kebijakan, dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pendanaan, komitmen aparatur, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi lemahnya integrasi program, keterbatasan data, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, penguatan modal sosial, dan tata kelola kampung. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi program dan penguatan basis data kemiskinan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil. This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation programs in Komanggaret Village, Saifi District, South Sorong Regency, identify the supporting and inhibiting factors in program implementation, and examine the benefits of the programs for improving community welfare. This research employed a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that poverty alleviation programs have been implemented through local economic strengthening, village cash-for-work activities, strengthening of village-owned enterprises (BUMKam) and micro-enterprises, counseling and social education services, improvements of basic services, nutrition improvement and stunting prevention, and strengthening of village institutional capacity. The supporting factors in program implementation include the existence of a policy foundation, institutional support, cross-sectoral coordination, funding, the commitment of local apparatus, and community participation. Meanwhile, the inhibiting factors include weak program integration, limited data availability, low human resource capacity, inadequate facilities and infrastructure, and difficult geographical conditions. These programs provide benefits in fulfilling basic needs, increasing income, strengthening social capital, and improving village governance. This study emphasizes the importance of program synchronization and the strengthening of poverty databases to enhance the effectiveness of poverty alleviation policies in remote areas.