Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Peran Pengurus OSIS SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati dalam Memberikan Edukasi Undang-Undang ITE dan Kesehatan Mental dalam Mendukung SDGs 03 Meria Utama; Irsan Irsan; Mariana Mariana; Rizka Nurliyantika; M. Syahri Ramadhan; Cynthia Azhara Putri; Santriana Santriana; Biyes Nurul Atika; Raesitha Zildjianda; Titin Purnama Sella
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i2.1937

Abstract

Rendahnya literasi hukum digital dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak menjadi permasalahan yang dihadapi remaja SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus OSIS mengenai UU ITE dan kesehatan mental remaja serta memperkuat peran OSIS sebagai peer support group dan agen edukasi digital di sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025 terpusat di SMPIT Zain Al Muttaqin dengan melibatkan 64 pengurus OSIS dari 10 SMP di Kecamatan Kertapati. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan capacity building melalui analisis kebutuhan, penyuluhan interaktif, simulasi kasus (role play), Focus Group Discussion (FGD), pendampingan penyusunan action plan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi yang diberikan meliputi literasi hukum digital, cyberbullying, etika bermedia sosial, dan kesehatan mental remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 52,0 menjadi 82,3 pada post-test dengan peningkatan sebesar 30,3 poin. Sebanyak 89% peserta berada pada kategori peningkatan tinggi. Hasil FGD menunjukkan peserta mulai memahami dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental dan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Luaran kegiatan berupa pembentukan peer support group, kampanye anti-cyberbullying, dan penyusunan action plan OSIS berbasis literasi digital dan kesehatan mental.
GENDER INEQUALITY IN THE WORKPLACE: AN INTERNATIONAL LAW ANALYSIS OF THE PROTECTION OF WOMEN WORKERS' HUMAN RIGHTS Raesitha Zildjianda; Biyes Nurul Atika; Santriana
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i2.943

Abstract

Gender inequality in the workplace remains a serious issue in the context of human rights. Women often face discrimination in the form of wage disparities, limited access to leadership positions, and insufficient protection of maternity and reproductive rights. This situation reflects violations of the principles of equality and non-discrimination as guaranteed by international legal instruments. This study aims to examine the protection of women workers' rights under international law and to analyze the challenges of its implementation in various countries. The research employs a qualitative method with a literature study approach, analyzing international legal documents, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and conventions of the International Labor Organization (ILO). A comparative approach is also applied to assess the effectiveness of these legal standards at the national level. The findings indicate that although international law provides a comprehensive framework of protection, including the principles of non-discrimination, equal pay, maternity leave rights, and protection from workplace violence, its implementation remains constrained. Key obstacles include differences in national regulations, entrenched patriarchal culture, weak law enforcement, and the low awareness of women workers regarding their rights. Therefore, harmonizing national rules with international standards, strengthening monitoring mechanisms, implementing gender-responsive public policies, and enhancing education for women workers are necessary to ensure more effective protection of human rights.