Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga PESHUM
Irsan Irsan
Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Pengurus OSIS SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati dalam Memberikan Edukasi Undang-Undang ITE dan Kesehatan Mental dalam Mendukung SDGs 03 Meria Utama; Irsan Irsan; Mariana Mariana; Rizka Nurliyantika; M. Syahri Ramadhan; Cynthia Azhara Putri; Santriana Santriana; Biyes Nurul Atika; Raesitha Zildjianda; Titin Purnama Sella
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i2.1937

Abstract

Rendahnya literasi hukum digital dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak menjadi permasalahan yang dihadapi remaja SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus OSIS mengenai UU ITE dan kesehatan mental remaja serta memperkuat peran OSIS sebagai peer support group dan agen edukasi digital di sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025 terpusat di SMPIT Zain Al Muttaqin dengan melibatkan 64 pengurus OSIS dari 10 SMP di Kecamatan Kertapati. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan capacity building melalui analisis kebutuhan, penyuluhan interaktif, simulasi kasus (role play), Focus Group Discussion (FGD), pendampingan penyusunan action plan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi yang diberikan meliputi literasi hukum digital, cyberbullying, etika bermedia sosial, dan kesehatan mental remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 52,0 menjadi 82,3 pada post-test dengan peningkatan sebesar 30,3 poin. Sebanyak 89% peserta berada pada kategori peningkatan tinggi. Hasil FGD menunjukkan peserta mulai memahami dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental dan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Luaran kegiatan berupa pembentukan peer support group, kampanye anti-cyberbullying, dan penyusunan action plan OSIS berbasis literasi digital dan kesehatan mental.
Disparitas Keputusan Hakim dalam Diversi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Kiki Fatmala Wardana; Henny Yuningsih; Irsan Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.17535

Abstract

Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas keputusan hakim terhadap penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan diversi merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dengan pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan (restoratif), namun kenyataannya masih terdapat ketidakkonsistenan putusan hakim tentang persoalan yang memiliki sifat yang sama. Penelitian ini disusun menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, teoritis, dan analisis perkara, sehingga hasil pada penelitian menerangkan bahwasanya disparitas terjadi akibat luasnya diskresi hakim, belum adanya parameter operasional yang jelas, serta perbedaan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Dari perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan bahwa keselarasan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masih belum tercapai, serta belum terpenuhinya prinsip equality before the law. Selain itu, disparitas tersebut berdampak negatif terhadap perlindungan anak, khususnya bagi anak yang tidak memperoleh diversi, seperti timbulnya stigma sosial, tekanan psikologis, dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan melalui penyusunan pedoman teknis, pengembangan kapasitas hakim, serta optimalisasi koordinasi antar aparat penegak hukum supaya pelaksanaan diversi dapat diterapkan secara konsisten dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Ratio Decidendi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Merintangi Kegiatan Pertambangan: Studi Putusan Kasasi Nomor 5690 K/PID.SUS/2025 Solihin Solihin; Nashriana Nashriana; Irsan Irsan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.11755

Abstract

This research analyzes the application of criminal sanctions for the offense of obstructing lawful mining activities in Indonesia through a study of Supreme Court Decision Number 5690 K/Pid.Sus/2025. Mining activities are a strategic sector that significantly contribute to national economic development and regional growth, yet they are often accompanied by social conflicts that lead to criminal charges against individuals or communities under Article 162 of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In practice, the proportionality and effectiveness of criminal sanctions imposed by the courts remain debatable, particularly when compared to the substantial economic losses suffered by mining companies and the broader objectives of criminal law enforcement. This study aims to examine the judges’ ratio decidendi in imposing criminal sanctions and to formulate a more appropriate and future-oriented sanction model that ensures legal certainty, justice, and legal utility. The research employs a normative juridical method using a statutory approach, a case approach, and a futuristic approach. Primary legal materials consist of legislation and court decisions, while secondary legal materials include legal doctrines, academic journals, and relevant scholarly literature. The results indicate that although the Supreme Court consistently applies Article 162 as the legal basis for criminal liability, the sanctions imposed tend to be relatively lenient and insufficiently proportional to the magnitude of the losses incurred by mining companies. Such leniency weakens the deterrent effect of criminal law and may undermine the credibility of law enforcement. Therefore, this study proposes that future criminal sanctions should adopt a more proportional, multidimensional, and restorative approach, balancing the protection of lawful mining investments with the protection of community rights and environmental sustainability to achieve substantive justice in mining criminal law enforcement.
Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Sebagai Instrumen Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Putri Ayu Amanda; Henny Yuningsih; Irsan Irsan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18529

Abstract

The imposition of the death penalty on drug dealers in Indonesia remains a key instrument of criminal law policy in the eradication of narcotics. However, its implementation has generated considerable debate regarding its effectiveness, legal certainty, and human rights protection. This study aims to analyze the implementation of the death penalty in Indonesia, identify obstacles to its implementation for drug offenders, and examine efforts to make the execution of the death penalty more efficient in the future. This study employed a normative legal research method with legislative, conceptual, case-based, and futuristic approaches. The legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the death penalty is still regulated in Indonesian positive law, particularly in the Narcotics Law and the New Criminal Code. However, its implementation faces obstacles such as uncertainty regarding executions, lengthy legal processes, and human rights considerations. Therefore, clearer regulations and more effective policies are needed to ensure the implementation of the death penalty provides legal certainty and supports drug eradication efforts in Indonesia.
Co-Authors Biyes Nurul Atika Cynthia Azhara Putri Henny Yuningsih Kiki Fatmala Wardana M. Syahri Ramadhan Mariana Mariana Meria Utama Nashriana Nashriana Putri Ayu Amanda Raesitha Zildjianda Rizka Nurliyantika Santriana Santriana Solihin Solihin Titin Purnama Sella