Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum UNES Journal of Swara Justisia
Kurdi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia Kurdi; Dio Ashar; Teuku Ahmad Dadek
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4jn4tp50

Abstract

Penelitian ini menganalisis konsep dan mekanisme pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Sebagai negara hukum yang mengadopsi model welfare state, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam kehidupan warga negara menimbulkan risiko sengketa akibat tindakan yang merugikan. Secara historis, penyelesaian Onrechtmatige Overheidsdaad mengalami dualisme yurisdiksi antara Peradilan Umum (berbasis Pasal 1365 KUHPerdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 telah mentransformasi konsep Onrechtmatige Overheidsdaad dan memindahkan kewenangan mengadilinya secara absolut ke PTUN. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa, pertama, konsep Onrechtmatige Overheidsdaad telah berevolusi dari parameter perdata (kepatutan) menjadi parameter hukum publik yang terkodifikasi, utamanya melalui pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan larangan penyalahgunaan wewenang. Kedua, meskipun mekanisme prosedural (upaya administratif dan gugatan PTUN) telah tersedia, mekanisme pertanggungjawaban riil khususnya pemberian ganti kerugian masih bersifat ilusi. Hal ini disebabkan oleh tiga problematika utama: beratnya beban pembuktian kerugian di pengadilan, kekosongan hukum mengenai mekanisme eksekusi paksa (non-executable) terhadap aset pemerintah, dan rendahnya kepatuhan pejabat
TRANSFORMASI PENEGAKAN DUE PROCESS OF LAW DALAM TAHAPAN PENYIDIKAN DI INDONESIA: ANTARA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM Kurdi; Adery Ardhan; Teuku Ahmad Dadek
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i1.12833

Abstract

This study examines the legal problem of the transformation of due process of law at the investigation stage in Indonesia, where the protection of suspects’ rights continues to conflict with the effectiveness of law enforcement. Normatively, the Criminal Procedure Code (KUHAP) adopts the Due Process Model, yet in practice the Crime Control Model remains dominant, creating a gap between das sollen and das sein. This research employs a normative legal research method through statutory, doctrinal, and case analysis to assess suspects’ rights and oversight mechanisms during investigations. The findings reveal that the right to legal assistance under Articles 54 and 56 of the KUHAP is still weakly implemented, contributing to the persistence of torture to obtain confessions. Internal and external oversight mechanisms have also proven suboptimal. A significant shift emerges from Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, which expands pretrial review to include suspect determination, searches, and seizures. Normatively, the study concludes that strengthening due process of law requires legislative reform by institutionalizing the Commissioner Judge as a proactive judicial supervisor.
Co-Authors Adery Ardhan Dio Ashar Teuku Ahmad Dadek