Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kemampuan Dosen Uinsu Dalam Menyusun Rps Berbasis Obe Pada Rumpun Mata Kuliah Pai Ridha Khairani; Izzatussyakira; Ismail Amnur; Siti Halimah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9583

Abstract

The paradigm shift in higher education curricula toward Outcome-Based Education (OBE) requires lecturers to possess adaptive pedagogical competencies, particularly in designing Semester Learning Plans (Rencana Pembelajaran Semester/RPS). This study aims to analyze the ability of lecturers at the State Islamic University of North Sumatra (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/UINSU) in developing OBE-based RPS within the Islamic Religious Education (PAI) course cluster, which includes the courses of PAI Learning Strategies, Hadith Studies, and History of Islamic Education. This research employed a descriptive qualitative method using document analysis and confirmation interviews with course instructors. The findings reveal that: (1) in the input stage, the formulation of Program Learning Outcomes (CPL) into Course Learning Outcomes (CPMK) and Sub-Course Learning Outcomes (Sub-CPMK) by Izzatussyakira has generally reflected the use of Bloom’s Taxonomy action verbs, although further alignment with higher-order thinking skills (HOTS) is still required; (2) in the process stage, the selection of learning materials and instructional strategies in the PAI Learning Strategies course has adopted a student-centered learning (SCL) approach, whereas the Hadith Studies course taught by Ismail Amnur remains predominantly characterized by expository teaching methods; and (3) in the output stage, the design of evaluation methods, the accuracy of assessment instruments (rubrics), and the updating of references based on reputable academic journals require further improvement. Overall, lecturers’ pedagogical competence in developing OBE-based RPS can be categorized as fairly good; however, structured workshops on constructive alignment are necessary to enhance the quality and consistency of curriculum implementation.
Hukum Menutup Jalan Umum di Era Modern Perspektif Fikih Kontemporer Izzatussyakira; Rafidatun Sahirah; Farhan Abdul Ghani; Sandi Swasta Agung; Ali Imran Sinaga
IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4 No. 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/ihsan.v4i4.10145

Abstract

Jalan umum merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Namun, di era modern sering ditemukan berbagai bentuk pemanfaatan jalan umum yang menyimpang, seperti penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, parkir kendaraan di badan jalan, pembuangan sampah di ruang milik jalan, hingga penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penutupan jalan umum dalam perspektif hukum positif Indonesia dan fikih kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan bersama dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam hukum positif, penutupan jalan diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari pihak yang berwenang serta menyediakan jalur alternatif. Sementara itu, dalam perspektif fikih kontemporer, pemanfaatan jalan umum untuk kepentingan tertentu dapat dibolehkan selama tidak menghilangkan hak masyarakat, tidak menimbulkan bahaya, dan memenuhi prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan umum harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan publik sebagai tujuan utama.