Idrus Alghiffary
UIN Raden Intan Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI TIDAK MENAFKAHI ANAK AKIBAT PERCERAIAN : (STUDI DI DESA ULU DANAU OKU SELATAN SUMATERA SELATAN) Ana Citra Wulan; Eko Hidayat; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab suami yang tidak menafkahi anak akibat perceraian di Desa Ulu Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga yang mengalami perceraian di Desa Ulu Danau, sedangkan sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan beberapa keluarga bercerai, tokoh agama, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, Bagaimana praktik kewajiban nafkah suami terhadap anak-anak setelah bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan agama, konflik berkepanjangan antara mantan pasangan, serta kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, tindakan ayah yang tidak menafkahi anak setelah perceraian bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam Islam, karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang harus dipenuhi sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman agama agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian.
UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN SUAMI ISTRI MUALAF MENUJU KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM : (Studi Kasus Desa Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong) Tiara Indina; Relit Nur Edi; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan suami istri mualaf menuju keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam di Desa Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak KUA, pasangan mualaf, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan KUA meliputi bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, konsultasi keluarga, dan pendampingan keagamaan. Pembinaan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman agama pasangan mualaf, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu keterbatasan pemahaman agama pasangan mualaf, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sarana pendukung. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, upaya pembinaan yang dilakukan KUA merupakan bagian dari pembentukan keluarga sakinah melalui penguatan pemahaman dan praktik nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga.