Idrus Alghiffary
UIN Raden Intan Lampung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI TIDAK MENAFKAHI ANAK AKIBAT PERCERAIAN : (STUDI DI DESA ULU DANAU OKU SELATAN SUMATERA SELATAN) Ana Citra Wulan; Eko Hidayat; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab suami yang tidak menafkahi anak akibat perceraian di Desa Ulu Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga yang mengalami perceraian di Desa Ulu Danau, sedangkan sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan beberapa keluarga bercerai, tokoh agama, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, Bagaimana praktik kewajiban nafkah suami terhadap anak-anak setelah bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan agama, konflik berkepanjangan antara mantan pasangan, serta kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, tindakan ayah yang tidak menafkahi anak setelah perceraian bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam Islam, karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang harus dipenuhi sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman agama agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian.
UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN SUAMI ISTRI MUALAF MENUJU KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM : (Studi Kasus Desa Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong) Tiara Indina; Relit Nur Edi; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan suami istri mualaf menuju keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam di Desa Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak KUA, pasangan mualaf, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan KUA meliputi bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, konsultasi keluarga, dan pendampingan keagamaan. Pembinaan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman agama pasangan mualaf, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu keterbatasan pemahaman agama pasangan mualaf, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan sarana pendukung. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, upaya pembinaan yang dilakukan KUA merupakan bagian dari pembentukan keluarga sakinah melalui penguatan pemahaman dan praktik nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga.
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG MENGHADAPI BABY BLUES SYNDROME PASCA MELAHIRKAN Muhammad Al Ghozali; M. Yasir Fauzi; Idrus Alghiffary
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1376

Abstract

Baby Blues Syndrome merupakan kondisi psikologis yang umum dialami oleh ibu pasca melahirkan dan berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga apabila tidak ditangani secara tepat. Pada pasangan  yang menghadapi baby blues syndrome, fenomena ini menjadi semakin kompleks karena adanya karakteristik generasi yang menjunjung kesetaraan peran, keterbukaan terhadap isu kesehatan mental, serta dinamika relasi rumah tangga yang berbeda dari generasi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baby blues syndrome dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga pasangan  yang menghadapi baby blues syndrome serta menelaah relevansinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis dan sintesis terhadap berbagai literatur ilmiah berupa jurnal terakreditasi, buku rujukan hukum keluarga Islam, serta sumber relevan di bidang kesehatan mental dan studi keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa baby blues syndrome memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas relasi suami istri, terutama dalam aspek komunikasi dan stabilitas emosional. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini menuntut penguatan peran dan tanggung jawab suami, baik dalam pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin berupa perhatian, empati, dan perlakuan yang baik terhadap istri. Penelitian ini menegaskan bahwa baby blues syndrome tidak seharusnya dipandang sebagai pemicu konflik atau alasan perceraian, melainkan sebagai fase adaptasi yang memerlukan dukungan emosional, komunikasi yang sehat, serta integrasi antara pemahaman kesehatan mental dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Deni Pratama; Hepi Riza Zen; Idrus Alghiffary
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3446

Abstract

Parental divorce is often followed by a relinquishment of childcare responsibilities. This study aims to analyze the practice of parental responsibility for childcare after divorce and examine it from the perspective of Islamic family law and positive Indonesian law. This study uses an empirical method with a sociological juridical approach through interviews, observations and documentation. The results of the study show that childcare is de facto transferred to grandparents without formal legal determination, due to economic, occupational and remarriage factors, this practice creates a gap between legal norms and social reality. Despite the age and economic limitations of parenting, grandparents are able to meet the basic needs and moral development of children. In Islamic law, the transfer is justified based on the benefit of the child, but the obligation of maintenance remains attached to the biological parents. The analysis of Maqasid Syariah shows that this practice is in line with the purpose of Islamic law. This research contributes to strengthening the understanding of the importance of legal certainty and the protection of children's rights.