Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulil Albab
Muhammad Zalfy Habibie
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Perlindungan Hak Normatif Pekerja Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Provinsi Bengkulu Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Muhammad Zalfy Habibie; Wulandari Wulandari
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak normatif pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak normatif pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja, khususnya pada kasus PT Riau Agrindo Agung (PT RAA), belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran prosedur pemutusan hubungan kerja, tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja, serta ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan oleh pengusaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hambatan dalam pemenuhan hak normatif pekerja meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, faktor sosial-ekonomi, serta hambatan kelembagaan dan sistemik. Makadiperlukan upaya yang komprehensif dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja, baik melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepatuhan hukum pengusaha, maupun peningkatan kesadaran hukum pekerja, guna mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
Analisis Hukum Kegagalan Infrastruktur dan Kapasitas TPA Air Sebakul terhadap Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu Almansyah Harahap; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Muhammad Zalfy Habibie; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17457

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis kegagalan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu dari perspektif hukum. Permasalahan tidak hanya pada kerusakan akses jalan dan kondisi overcapacity, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan sarana pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu cenderung abai dalam menjalankan kewajiban hukumnya, terlihat dari pembiaran kerusakan infrastruktur serta praktik open dumping yang dilarang. Kondisi ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara yuridis, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Maka, kegagalan pengelolaan TPA Air Sebakul mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Diperlukan langkah korektif melalui penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Co-Authors Almansyah Harahap Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Dzakwan Zaidan Edra Satmaidi Mardhatillah Mardhatillah Mochamad Ardhy Sahal Machfudz Wulandari Wulandari