Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Wulandari Wulandari
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Implementasi Mekanisme Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia Rahmat Rizziawan; Anggres Rahmat Fadila; Fadhel Muhammad Ghufron; Wulandari Wulandari
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16738

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan bagian dari dinamika hubungan kerja yang tidak selalu dapat dihindari, terutama ketika kepentingan pekerja dan pengusaha berada dalam posisi yang berbeda. Sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia menempatkan mekanisme bipartit sebagai tahapan awal penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Namun efektivitas mekanisme ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mekanisme bipartit serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam penyelesaian kegagalan hubungan industrial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan kasus melalui analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bipartit telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, implementasinya belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih banyaknya pencatatan yang berlanjut ke tahap mediasi maupun litigasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar para pihak, rendahnya itikad baik, perbedaan pemahaman hukum, serta belum optimalnya aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas mekanisme bipartit memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas para pihak, dan pembangunan budaya dialog yang lebih setara dalam hubungan industrial.
Implementasi Perlindungan Hak Normatif Pekerja Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Provinsi Bengkulu Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Muhammad Zalfy Habibie; Wulandari Wulandari
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak normatif pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak normatif pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja, khususnya pada kasus PT Riau Agrindo Agung (PT RAA), belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran prosedur pemutusan hubungan kerja, tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja, serta ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan oleh pengusaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hambatan dalam pemenuhan hak normatif pekerja meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, faktor sosial-ekonomi, serta hambatan kelembagaan dan sistemik. Makadiperlukan upaya yang komprehensif dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja, baik melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepatuhan hukum pengusaha, maupun peningkatan kesadaran hukum pekerja, guna mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
Penerapan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Bengkulu Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap; Andoly Rafhael; Wulandari Wulandari
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17391

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu tantangan penting dalam mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun kerangka regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia telah tersedia, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif bagi pekerja maupun pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip keadilan dan kepastian hukum telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif akibat ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, kurang optimalnya mekanisme perundingan bipartit, serta lamanya proses penyelesaian sengketa yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis terhadap kasus Junaidi melawan PT Sari Sawit Sejahtera menunjukkan adanya permasalahan terkait prosedur pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja. Selain itu, efektivitas pelaksanaan putusan masih menjadi tantangan dalam menjamin perlindungan hukum yang nyata. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan industrial.
Tantangan dan Peluang Diskresi Pejabat Tun dalam Kerangka OSS-RBA Pasca UU Cipta Kerja Reynaldi Arya Dwi Arrahman; Balqis Reygian Syaputri; Cynara Ariij Trinanda; Wulandari Wulandari
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 12 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i12.3009

Abstract

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pola kewenangan pejabat tata usaha negara (TUN) dalam memberikan izin berusaha. Sistem digital yang terstandarisasi ini berpotensi mengurangi ruang diskresi administratif, namun di sisi lain menciptakan kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi situasi tidak terduga. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang penggunaan diskresi pejabat TUN dalam implementasi OSS-RBA dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakjelasan batas diskresi dalam regulasi, konflik norma antara peraturan pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas teknis pejabat, serta risiko penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, terdapat peluang optimalisasi melalui penyusunan pedoman teknis yang komprehensif, penguatan pelatihan dan supervisi, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi tetap diperlukan dalam OSS-RBA untuk menangani kasus khusus dan memastikan keadilan substantif, namun harus dibingkai dalam koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Rekomendasi kebijakan mencakup penyempurnaan regulasi perizinan berbasis risiko, penguatan kapasitas institusional, dan harmonisasi sistem pengawasan untuk mendukung kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
Kajian Normatif Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Bengkulu Oktavia Rahmadani; Baihaqi Mumtazy; Khaula Alhanif Syafania; Wulandari Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16532

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas peran pemerintah daerah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan pemerintah daerah telah diatur secara jelas, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan mediator, sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum para pihak. Sehingga terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan penyelesaian perselisihan yang efektif, adil, dan berkepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Fadiah Hazirah; Rahmattullah Almuzzaky; Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Wulandari Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16533

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah memadai, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi. Ketimpangan posisi tawar pekerja, kompleksitas mekanisme penyelesaian sengketa, serta disharmonisasi antar rezim hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan. Selain itu, fleksibilitas pasar kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan ketidakpastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada meningkatnya kerentanan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Ketidakefektifan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap Hak Pekerja dalam Kepailitan PT Sritex Mu’ezzah Hakemah Mahari; Muhammad Nino Alfarizinadi; Raihan Priyatama; M. Akbar Al Faruq; Wulandari Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.17109

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematika ketidakefektifan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam situasi kepailitan perusahaan dengan studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Konflik norma muncul antara UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang menjamin kepastian hak pekerja dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU yang menerapkan asas automatic stay. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 telah menetapkan upah pekerja sebagai piutang dengan prioritas tertinggi (super-priority), dalam praktik kepailitan Sritex, pelaksanaan putusan PHI terhambat oleh proses verifikasi piutang oleh kurator dan dominasi kepentingan kreditur separatis. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidaksinkronan regulasi yang menyebabkan hak pekerja seringkali terabaikan dalam pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kedudukan hukum putusan PHI sebagai alas hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam proses kepailitan guna menjamin perlindungan hak asasi pekerja.
Co-Authors Almansyah Harahap Andoly Rafhael Anggres Rahmat Fadila Baihaqi Mumtazy Balqis Reygian Syaputri Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Cynara Ariij Trinanda Dzakwan Zaidan Fadhel Muhammad Ghufron Fadiah Hazirah Khaula Alhanif Syafania M. Akbar Al Faruq Mochamad Ardhy Sahal Machfudz Muhammad Nino Alfarizinadi Muhammad Zalfy Habibie Mu’ezzah Hakemah Mahari Oktavia Rahmadani Rahmat Rizziawan Rahmattullah Almuzzaky Raihan Priyatama Reynaldi Arya Dwi Arrahman Viona Yoan Kornelia Laiskodat