Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Mardhatillah Mardhatillah
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu : Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Pengadaan Barang/Jasa Rahmat Rizziawan; Anggres Rahmat Fadila; Fadhel Muhammad Ghufron; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16739

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ruang paling strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip good governance. Kondisi ini terlihat dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa di Provinsi Bengkulu yang masih diwarnai berbagai penyimpangan administratif maupun pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal aparatur pemerintah, luasnya ruang diskresi pejabat, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya budaya hukum yang mendorong korupsi berkembang secara sistemik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi proses pengadaan, serta perluasan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.
Analisis Hukum Kegagalan Infrastruktur dan Kapasitas TPA Air Sebakul terhadap Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu Almansyah Harahap; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Muhammad Zalfy Habibie; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17457

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis kegagalan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu dari perspektif hukum. Permasalahan tidak hanya pada kerusakan akses jalan dan kondisi overcapacity, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan sarana pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu cenderung abai dalam menjalankan kewajiban hukumnya, terlihat dari pembiaran kerusakan infrastruktur serta praktik open dumping yang dilarang. Kondisi ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara yuridis, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Maka, kegagalan pengelolaan TPA Air Sebakul mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Diperlukan langkah korektif melalui penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Muhammad Ghazy; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15834

Abstract

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks desentralisasi, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan otonomi daerah di Bengkulu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kualitas pelayanan publik yang belum merata. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, dan peningkatan koordinasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah Fadiah Hazirah; Rahmattullah Almuzzaky; Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15930

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan perwujudan prinsip demokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu serta menilai implementasinya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa minimnya akses informasi, rendahnya kualitas partisipasi, serta belum optimalnya mekanisme konsultasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan transparansi, dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjamin partisipasi yang bermakna.
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah Oktavia Rahmadani; Khaula Alhanif Syafania; Baihaqi Mumtazy; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15932

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Bengkulu sebagai daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu berdasarkan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil laut telah memberikan ruang pengaturan yang lebih luas, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan.
Co-Authors Almansyah Harahap Anggres Rahmat Fadila Baihaqi Mumtazy Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Dzakwan Zaidan Edra Satmaidi Fadhel Muhammad Ghufron Fadiah Hazirah Khaula Alhanif Syafania Mochamad Ardhy Sahal Machfudz Muhammad Ghazy Muhammad Zalfy Habibie Oktavia Rahmadani Rahmat Rizziawan Rahmattullah Almuzzaky Viona Yoan Kornelia Laiskodat