Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulil Albab
Mu’ezzah Hakemah Mahari
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Konflik Agraria Perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan Muhammad Nino Alfarizinadi; Mu’ezzah Hakemah Mahari; Alfiansyah Syahrul Ramadhan; Edra Satmaidi; Mardhatillah Suaka
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17458

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi perkebunan sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin operasional dan Hak Guna Usaha (HGU). Kasus konflik lahan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi preseden buruk mengenai lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten yang berujung pada tindakan represif dan jatuhnya korban dari pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons sengketa agraria serta bentuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pada kasus PT ABS. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah dualisme perizinan sentralistik dan desentralistik, Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejatinya memiliki wewenang kuat sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi, membekukan operasional perusahaan, serta merekomendasikan pencabutan HGU lahan terlantar kepada instansi vertikal (BPN). Intervensi ini merupakan wujud mutlak pelindungan hukum bagi masyarakat guna merealisasikan otonomi daerah yang berkeadilan.
Co-Authors Alfiansyah Syahrul Ramadhan Edra Satmaidi Mardhatillah Suaka Muhammad Nino Alfarizinadi