Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Mu’ezzah Hakemah Mahari
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Konflik Agraria Perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan Muhammad Nino Alfarizinadi; Mu’ezzah Hakemah Mahari; Alfiansyah Syahrul Ramadhan; Edra Satmaidi; Mardhatillah Suaka
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17458

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi perkebunan sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin operasional dan Hak Guna Usaha (HGU). Kasus konflik lahan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi preseden buruk mengenai lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten yang berujung pada tindakan represif dan jatuhnya korban dari pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons sengketa agraria serta bentuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pada kasus PT ABS. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah dualisme perizinan sentralistik dan desentralistik, Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejatinya memiliki wewenang kuat sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi, membekukan operasional perusahaan, serta merekomendasikan pencabutan HGU lahan terlantar kepada instansi vertikal (BPN). Intervensi ini merupakan wujud mutlak pelindungan hukum bagi masyarakat guna merealisasikan otonomi daerah yang berkeadilan.
Ketidakefektifan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap Hak Pekerja dalam Kepailitan PT Sritex Mu’ezzah Hakemah Mahari; Muhammad Nino Alfarizinadi; Raihan Priyatama; M. Akbar Al Faruq; Wulandari Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.17109

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematika ketidakefektifan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam situasi kepailitan perusahaan dengan studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Konflik norma muncul antara UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang menjamin kepastian hak pekerja dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU yang menerapkan asas automatic stay. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 telah menetapkan upah pekerja sebagai piutang dengan prioritas tertinggi (super-priority), dalam praktik kepailitan Sritex, pelaksanaan putusan PHI terhambat oleh proses verifikasi piutang oleh kurator dan dominasi kepentingan kreditur separatis. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidaksinkronan regulasi yang menyebabkan hak pekerja seringkali terabaikan dalam pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kedudukan hukum putusan PHI sebagai alas hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam proses kepailitan guna menjamin perlindungan hak asasi pekerja.
Co-Authors Alfiansyah Syahrul Ramadhan Edra Satmaidi M. Akbar Al Faruq Mardhatillah Suaka Muhammad Nino Alfarizinadi Raihan Priyatama Wulandari Wulandari