Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Nilai-Nilai Kepahlawanan Kisah Kresnayana dan Ramayana sebagai Sumber Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran IPS Zulaikha Tri Astuti; Winda Nurul Annisa
Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Vol 22, No 1 (2026): Volume 22, Nomor 1, Mei 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/fkip.v22i1.6564

Abstract

Indonesia faces numerous social problems, which stemming from the same root: character. Therefore, character education was crucial to instill in the next generation. One of the values of character education that can be transmitted to students is the value of heroism and it can be instilled through integration with social studies subjects. Through it, understanding the values of heroism can be presented through learning resources which found in society, such as the stories of Kresnayana and Ramayana. This study aims to examine the values of heroic character contained in the Kresnayana and Ramayana narratives and compare it with the current growing values. This research using literature study as method. The data sources used include interpretations of reliefs, kakawin, and stories that narrate the story of Kresnyana and Ramayana. The heroism character values presented by these two narratives includes courage in facing challenges, courage in defending truth and justice, love of the homeland, willingness to sacrifice, and patriotism. Due to the long gap between the creation of the Kresnayana-Ramayana narrative and the birth of ideas about Human Rights, various adjustments were required both in the presentation of the core message and in the medium for presenting it as a learning resource.
P5 HAM sebagai Instrumen Transformasi Sosial: Strategi Membangun Kesadaran HAM di Masyarakat Randiawan Randiawan; Winda Nurul Annisa; Zulaikha Tri Astuti; Arisnawawi Arisnawawi
Humanis Vol 25, No. 1, (2026) : Januari-Juni
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v25i1.82667

Abstract

Penguatan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat masyarakat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai HAM masih kerap dipahami secara normatif dan belum terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Artikel pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis strategi membangun budaya sadar HAM di masyarakat melalui implementasi P5 HAM sebagai instrumen transformasi sosial. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan menggunakan metode partisipatif-edukatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran, dialog, dan refleksi sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kesadaran kritis, dan partisipasi masyarakat terhadap nilai-nilai HAM, khususnya dalam aspek penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM. Implementasi P5 HAM terbukti mampu menjembatani nilai universal HAM dengan konteks sosial-budaya lokal melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pembangunan budaya sadar HAM merupakan proses jangka panjang yang memerlukan strategi edukatif, partisipatif, serta integrasi nilai HAM dengan kearifan lokal dan nilai Pancasila agar tercipta praktik HAM yang berkelanjutan di masyarakat.
Legal Implications of Artificial Intelligence on Personal Data Protection in Indonesia: A Literature Analysis of UU Nomor 27 Tahun 2022 Winda Nurul Annisa
Indonesian Journal of Civic and Law Studies (IJCL) Vol. 1 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Sains Global Indonesia (SGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia has brought significant impacts on the economic, governmental, and legal sectors, particularly in the management of personal data. This study analyzes the legal implications of AI implementation on data protection based on UU No 27 Tahun 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) using a normative juridical method and literature study. The findings indicate that although the PDP Law represents an important step in data protection, the regulation has not yet fully addressed AI-related challenges such as algorithmic bias, lack of transparency, and unclear legal accountability. Therefore, legal reforms are needed to be more adaptive, emphasizing transparency, accountability, and algorithmic fairness, as well as enhancing the capacity of public officials to ensure that AI utilization remains ethical and aligned with the values of Pancasila.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Sengketa Perdata E-Commerce: Analisis atas Asas Itikad Baik Winda Nurul Annisa
Indonesian Journal of Civic and Law Studies (IJCL) Vol. 1 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Sains Global Indonesia (SGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma transaksi konvensional menjadi perdagangan elektronik (e-commerce) yang menuntut pembaruan asas-asas hukum perdata, khususnya asas itikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan penerapan asas itikad baik dalam sengketa perdata e-commerce serta merekonstruksinya sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen di era digital. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menelaah KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan PP PMSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik mengalami pergeseran dari norma moral menjadi prinsip hukum operasional yang menuntut tanggung jawab pelaku usaha digital melalui transparansi informasi, penyimpanan rekam transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Rekonstruksi ini memperluas fungsi asas itikad baik sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan standar perilaku pelaku usaha digital serta penguatan sistem Online Dispute Resolution (ODR) nasional untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan di era ekonomi digital.