Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Penerapan Sistem Open Dumping di TΡΑ Nangkaleah Kabupaten Tasikmalaya terhadap Lingkungan dan Masyarakat Sekitar Meida Kusmiati; Fitri Nur'aini; Rani Nuraeni; Chindi Rahmawati; Esta Rendra
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 3 (2026): MARET 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada tahap pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Salah satu metode yang masih banyak diterapkan adalah sistem open dumping, yaitu pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengolahan dan pengendalian yang memadai, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan sistem open dumping di TPA Nangkaleah Kabupaten Tasikmalaya terhadap kondisi lingkungan fisik serta masyarakat di sekitarnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sederhana melalui pengukuran pH tanah dan pH air. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan pengelola TPA serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Nangkaleah masih dilakukan dengan sistem open dumping akibat keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti kerusakan alat berat dan tidak berfungsinya fasilitas pengolahan lindi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan, antara lain melalui perubahan karakteristik tanah, keberadaan air yang berbau di sekitar timbunan sampah, serta meningkatnya populasi vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Meskipun demikian, masyarakat yang tinggal sekitar ±500 meter dari lokasi TPA umumnya hanya merasakan dampak terbatas, seperti keberadaan lalat dan tikus serta keluhan kesehatan ringan yang bersifat sporadis. Evaluasi terhadap regulasi menunjukkan bahwa pengelolaan TPA Nangkaleah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, peningkatan sarana operasional, pengembangan fasilitas pengolahan lindi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Analisis Efektivitas Kebijakan Penenggelaman Kapal terhadap Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Periode 2014-2019 Fitri Nur'aini; Erni Mulyanie
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as an archipelagic state with vast marine areas, possesses significant fisheries resources but also faces serious challenges related to Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Illegal fishing activities conducted by both domestic and foreign vessels threaten the sustainability of marine resources and cause substantial economic losses for the country and local fishers. To address this issue, the Indonesian government implemented a policy of sinking vessels involved in illegal fishing during the 2014–2019 period. This study aims to analyze the effectiveness of the ship-sinking policy in reducing the dynamics of IUU fishing activities in Indonesian waters. The research employs a qualitative approach using a library research method based on various secondary sources, including official government reports, publications from international organizations, and scientific journal articles. Data were analyzed using descriptive qualitative techniques to identify trends in illegal fishing activities, the intensity of enforcement actions, and indications of deterrence effects resulting from the policy. The findings indicate that the ship-sinking policy contributed to reducing the activities of foreign illegal fishing vessels and strengthening law enforcement in the fisheries sector. Furthermore, the policy also has broader implications for improving national fisheries governance through the protection of local fishers, reduction of pressure on fishery resources, and strengthening of surveillance systems in Indonesian waters.