Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP dan Implementasinya di Pengadilan Maria Prihadiyanti; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 04 (2026): April 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dalam hukum acara pidana karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya melalui ketentuan Pasal 183 yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia secara yuridis serta mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian, seperti dominasi penggunaan pengakuan terdakwa dan kurang optimalnya kualitas alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pembuktian serta profesionalitas aparat penegak hukum guna menjamin tercapainya keadilan dalam proses peradilan pidana.
A NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL SANCTIONS FOR GAMBLING OFFENSES Maria Prihadiyanti; Muh. Amin Saleh; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal sanctions for the crime of gambling under Indonesian positive law specifically Law Number 1 of 2023 and to examine judicial considerations in imposing criminal sanctions on gambling offenders, based on a specific gambling case in North Jakarta. The research employs a normative-juridical legal research method, utilizing both statutory and case-based approaches. The study relies on secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, while data analysis was performed qualitatively by elaborating on and correlating criminal law provisions, legal theories, and the judicial considerations found in the court ruling under study. The findings indicate that legal sanctions for gambling offenses in Indonesian positive law are established in Articles 303 and 303-bis of the Criminal Code (KUHP) and updated in Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. These provisions distinguish between parties who offer gambling, provide the opportunity for it, or make a living from it, and those who merely take the opportunity to engage in gambling. In the North Jakarta gambling case, the judge considered juridical aspects namely the fulfillment of the elements of the offense, the presence of valid evidence, and the facts established during the trial. Additionally, the judge took into account non-juridical aspects, such as the defendant’s circumstances, the consequences of the act, and the objectives of sentencing.