Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Gabriel Chivalry Miracle Kusen
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pekerja dalam Konflik Norma antara Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/Pdt.Sus-PHI/2022): Penelitian Gabriel Chivalry Miracle Kusen; Immanuel Christian Sudarno; Muhammad Elvio Bramaditra; Sugeng Santoso PN
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6121

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam praktik hubungan industrial di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi degradasi hak pekerja akibat ketimpangan posisi tawar. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam konflik norma tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja terbagi menjadi perlindungan preventif melalui pengawasan administratif negara dan perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan prinsip bahwa PKB memiliki kedudukan tertinggi sehingga setiap klausul dalam PK atau PP yang bertentangan dengannya batal demi hukum. Dalam praktik peradilan, hakim menegakkan asas lex specialis derogat legi generali dan pacta sunt servanda dengan mengutamakan ketentuan PKB dibandingkan regulasi umum yang lebih rendah, sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan baik secara komutatif maupun distributif. Kesimpulannya, sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan yang kuat bagi pekerja, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, disarankan agar pengusaha dan serikat pekerja konsisten merujuk PKB dalam penyusunan instrumen kerja, serta pemerintah meningkatkan fungsi pengawasan guna mencegah konflik norma sejak dini.
Perbandingan Antara Terjadinya Perjanjian dan Peralihan Hak Milik dalam Jual Beli Menurut Sistem Hukum Indonesia: Penelitian Gabriel Chivalry Miracle Kusen; Immanuel Christian Sudarno; Muhammad Elvio Bramaditra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6161

Abstract

Jurnal ini mengkaji kerancuan pemahaman masyarakat terkait momentum beralihnya hak milik dalam transaksi jual beli. Secara normatif, sistem hukum perdata Indonesia (KUHPerdata) memisahkan secara tegas antara saat terjadinya kesepakatan yang bersifat obligatoir dengan penyerahan barang (levering) yang memindahkan hak kebendaan. Permasalahan timbul ketika terjadi jeda waktu di antara kedua fase tersebut, terutama terkait pembagian tanggung jawab risiko (risk-bearing) apabila objek jual beli musnah akibat keadaan memaksa (overmacht). Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa tanpa adanya levering, hak milik secara sah masih berada di tangan penjual. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip res perit domino yang dianut dalam tata hukum modern guna menyimpangi asas usang pada Pasal 1460 KUHPerdata, penjual wajib memikul kerugian atas musnahnya barang tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian klaim kepemilikan mutlak membutuhkan tindakan penyerahan yuridis yang sah. Disarankan bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk meminimalisir rentang waktu penyerahan, serta mendesak legislatif untuk segera melakukan kodifikasi pembaruan hukum perikatan nasional secara tertulis terkait prinsip pembagian risiko.
Revitalisasi Asas Ultimum Remedium Melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT08 RW04 Malaka Jaya: Penelitian Taufiq Supriadi; Gabriel Chivalry Miracle Kusen; Immanuel Christian Sudarno; Muhammad Elvio Bramaditra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5433

Abstract

Hukum lingkungan di Indonesia menganut asas Ultimum Remedium, di mana sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi. Namun, efektivitas asas ini seringkali terhambat oleh lemahnya instrumen pengawasan dan pencegahan di tingkat tapak (grassroots). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi asas Ultimum Remedium melalui penguatan instrumen pencegahan (Primum Remedium) berbasis komunitas. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus pada RT08 RW04 Malaka Jaya, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dokumen Blueprint lingkungan warga yang divalidasi oleh rekognisi internasional dari Hongyuan Future Construction Tiongkok terhadap inovasi u-ditch kolam budidaya dan bahan bangunan hijau yang kemudian dipaparkan di CCTV China oleh Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. serta efektivitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blueprint RT08 RW04 secara yuridis merupakan manifestasi aturan komunitas yang selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, yang berhasil mentransformasikan norma pencegahan menjadi program konkret pengelolaan limbah di sumbernya. Secara empiris, model tata kelola ini terbukti efektif membangun kepatuhan melalui insentif ekonomi (Eco-nomy), yang divalidasi oleh rekognisi internasional dari Hongyuan Future Construction Tiongkok terhadap inovasi u-ditch kolam budidaya dan bahan bangunan hijau. Disimpulkan bahwa kemandirian komunitas mampu memitigasi potensi pelanggaran lingkungan secara dini, sehingga mengembalikan fungsi pidana sebagai upaya pamungkas yang bermartabat. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengintegrasikan model Blueprint mikro ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan memberikan dukungan ekosistem ekonomi bagi inovasi warga.
Co-Authors Immanuel Christian Sudarno Muhammad Elvio Bramaditra Sugeng Santoso PN Taufiq Supriadi