Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI KOMPOSER PADUAN SUARA DARI PENGGUNAAN PARITUR SECARA ILEGAL DALAM PLATFORM DIGITAL: STUDI KOMPARASI HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN JERMAN Yosafat Nehemia Simamora; Bagus Rahmanda; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54474

Digitalisasi meningkatkan kerentanan partitur paduan suara terhadap penggunaan ilegal pada platform seperti Scribd dan TikTok. Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi melalui pengunggahan partitur komposer ke platform digital yang dapat diakses publik tanpa izin. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak ekonomi komposer atas penggunaan partitur secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Urheberrechtsgesetz (UrhG) 2021 Jerman. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan komparasi hukum, penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum melindungi hak ekonomi komposer, namun UrhG 2021 memberikan penjelasan dan perlindungan yang lebih komprehensif. Penerapan Digital Rights Management (DRM) dinilai dapat menjadi langkah efektif mencegah penyebaran tidak sah. Mekanisme penegakan keduanya berbeda, diantaranya Indonesia hanya menganut delik aduan, sedangkan Jerman mengenal delik aduan dan ex officio. Mekanisme ex officio memberikan perlindungan lebih karena memungkinkan tindakan tanpa pengaduan ketika pelanggaran berdampak pada kepentingan publik.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK) Gilang Omar Badawi; Bagus Rahmanda; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51883

Pemblokiran Rekening Sepihak oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi nasabah ketika tidak didasarkan pada dasar hukum atau perintah otoritas berwenang. Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk atas PT. Dunia Trans Persada mencerminkan masalah ini, di mana Bank Mandiri KCP Yogyakarta memblokir rekening tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening sepihak serta mengevaluasi upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh PT. Dunia Trans Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran tanpa dasar hukum dan tanpa izin otoritas merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana beserta bunga, serta menegaskan prinsip finality of payment. Namun, tumpang-tindih regulasi perbankan dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa masih menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dalam UU Perbankan dan POJK, serta klarifikasi prosedur pemblokiran rekening dan mekanisme ganti rugi, agar nasabah memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dan perlindungan konsumen yang optimal

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BRI TERHADAP KEGAGALAN PENGISIAN SALDO BRIZZI MENGGUNAKAN APLIKASI BRI MOBILE Adinda Putri Sukmadianti; Bagus Rahmanda; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51791

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sektor perbankan untuk bertransformasi secara digital, salah satunya dengan menghadirkan layanan mobile banking dan ikut mendukung kemudahan mobilitas dengan menyediakan layanan kartu electronic money. Peralihan ini, meskipun membawa kemudahan, juga memunculkan potensi risiko baru, termasuk kegagalan transaksi oleh nasabah saat menggunakan aplikasi mobile banking. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kegagalan dalam proses pengisian saldo BRIZZI melalui aplikasi mobile banking BRI. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal, yaitu pendekatan hukum berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dibedakan menjadi dua jenis, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bersumber dari hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999, serta ketentuan OJK seperti POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 12/POJK.03/2018. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, seperti pengaduan nasabah melalui layanan aduan atau LAPS, maupun melalui proses litigasi. Upaya penyelesaian kasus ini juga bisa dilakukan dengan menghubungi layanan pelanggan bank atau fitur pengaduan dalam aplikasi BRImo. Pihak bank menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH MENGENAI PERJANJIAN TELEMARKETING PADA BANK Putri Tyana; Rinitami Njatrijani; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49020

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut serta mengubah cara memasarkan sebuah produk. Telemarketing merupakan salah satu metode pemasaran yang dilakukan melalui sarana telepon. Adanya metode telemarketing juga ikut merambah pada perjanjian. Perjanjian telemarketing sering dilakukan oleh bank untuk menawarkan produk kepada nasabah. Nasabah bank dapat menyetujui produk yang ditawarkan, maka nasabah otomatis akan terikat dengan bank. Akan tetapi, pada implementasinya terdapat banyak aduan terkait dengan perjanjian telemarketing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian telemarketing dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dan jurnal yang berubungan dengan perjanjian telemarketing. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa perjanjian telemarketing memenuhi syarat sah pernjanjian yakni pada Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat perlindungan hukum bagi nasabah yakni melalui penyelesaian internal bank, penyelesaian di luar pengadilan sampai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan

PENERAPAN KETENTUAN PENGHAPUSAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Muhammad Gisthano Arifin; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49920

Penerapan ketentuan mengenai penghapusan merek merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik hukum, dengan studi kasus sengketa merek MARLIN yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor dan digugat oleh Trek Bicycle Corporation. Sengketa ini berpusat pada dugaan kesamaan merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di Masyarakat, sehingga menjadi dasar bagi permohonan penghapusan merek. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghapusan merek dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk adanya kesamaan yang dapat menyesatkan atau indikasi pendaftaran dengan itikad tidak baik. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemahaman akademik dan praktis mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik merek serta implikasi hukum dari putusan pengadilan dalam sengketa merek

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT ITIKAD TIDAK BAIK OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI COD E-COMMERCE TOKOPEDIA Pandu Gegana Garda Yudha Manggala Hayuningardi; Bagus Rahmanda; Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51901

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam dunia perdagangan, khususnya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan adalah Cash on Delivery (COD), yang memberikan kemudahan bagi konsumen namun juga menimbulkan risiko baru bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana konsumen melakukan pembatalan sepihak atau menolak membayar saat barang dikirim, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori itikad tidak baik dalam transaksi COD berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen dalam sistem pembayaran tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus konkret yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itikad tidak baik dalam konteks transaksi COD dapat dikenali melalui tindakan konsumen yang secara sengaja merugikan pelaku usaha, seperti pembatalan sepihak, penolakan pembayaran, dan pengingkaran pesanan. UUPK memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, namun masih belum secara spesifik mengatur risiko dalam sistem pembayaran COD, sehingga menimbulkan celah perlindungan yang perlu diperbaiki melalui kebijakan tambahan. Diperlukan peran aktif dari pemerintah, penyedia platform e-commerce, serta kesadaran konsumen dalam menjunjung asas itikad baik agar tercipta hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik berbasis COD

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM OPERASIONAL LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) Andre Maulana Wahyudi; Paramita Prananingtyas; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51790

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital telah mendorong pertumbuhan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia. Dalam operasionalnya, LPBBTI mengandalkan pemrosesan data pribadi pengguna, yang menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan data. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia terus berkembang, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, tantangan terkait penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, dan tindakan ilegal oleh penyelenggara LPBBTI masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perbandingan regulasi perlindungan data pribadi dalam LPBBTI antara Indonesia dan Singapura, serta (2) mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban penyelenggara LPBBTI berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi UU PDP, khususnya dalam penegakan hukum dan mekanisme perlindungan konsumen dalam ekosistem LPBBTI. Sebaliknya, Singapura telah memiliki Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang lebih matang dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk mekanisme Data Breach Notification dan sanksi tegas bagi pelanggar. Di Indonesia, mekanisme perlindungan masih memerlukan penguatan dari sisi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan kepatuhan penyelenggara LPBBTI terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan, serta edukasi bagi masyarakat dan pelaku industri LPBBTI dalam menerapkan standar perlindungan data pribadi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi dapat meningkat dan risiko kebocoran data dapat diminimalkan

TANGGUNG JAWAB PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK BAGI PENGGUNA JALAN TOL YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI JALAN TOL Dean Farrel Damanik; Bagus Rahmanda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51745

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di jalan raya, hal tersebut dapat terjadi baik dalam kondisi lalu lintas yang ramai maupun sepi. Kecelakaan yang terjadi juga dapat terjadi yang diakibatkan banyak faktor seperti faktor cuaca, kondisi jalan, faktor manusia, dll. Sebagaimana yang terjadi pada kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tol PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK KM 39 yang mengarah ke Jakarta pada tanggal 7 Februari 2021, kecelakaan tersebut melibatkan 20 kendaraan mobil yang mengalami kerusakan pada kendaraannya. Kecelakaan tersebut terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak pengusahaan jalan tol yang tidak menjaga kondisi ruas jalan tol yang dilalui oleh pengguna jalan tol. Undang – Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai dasar payung perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan hak pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara litigasi maupun non-litigasi

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search