Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Insani Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi
Mario A. Lawung
Universitas Nusa Cendana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG Rafael R. Tupen; Kotan Y. Stefanus; Josef M. Monteiro; Marlyani A. Seran; Megi O. Radji; Mario A. Lawung
Jurnal Abdi Insani Vol 13 No 6 (2026): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v13i6.3827

Abstract

Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Secara normatif pungutan desa harus dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), namun di desa Oeletsala pungutan desa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Penyelenggara Pemerintahan Desa mengalami kesulitan membentuk Perdes yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Perdes sebagai dasar hukum melakukan pungutan desa, menginventarisasi obyek pungutan desa, dan mendampingi penyelenggara pemerintahan desa membuat rancangan perdes tentang pungutan desa. Sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, sedangkan pendampingan dilakukan dengan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa. Peserta kegiatan memperoleh pemahaman tentang pentingnya perdes sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa, menginventarisasi beberapa obyek yang dapat dijadikan pungutan desa, subyek pungutan dan tarif pungutan. Disamping itu, rancangan perdes tentang pungutan desa yang diajukan oleh kepala desa disempurnakan dalam kegiatan pendampingan. Penyelenggara pemerintahan desa Oletsala semakin mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengaturan pungutan desa dengan perdes, metode pemecahan masalah sosial, dan mengidentifikasi beberapa obyek pungutan desa dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang pungutan desa.
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Borong Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Fatmawati Fatmawati; Josef Mario Monteiro; Mario A. Lawung
Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Vol. 9 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Abdimas KESOSI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57213/abdimas.v9i1.423

Abstract

Market waste management constitutes a significant issue in environmental protection and management, particularly in areas with high economic activity. Pasar Borong in East Manggarai Regency serves as a major trading center that generates a substantial volume of waste, which may cause environmental degradation and public health problems if not properly managed. This study aims to analyze the implementation of duties and authorities of the Environmental Agency of East Manggarai Regency in managing waste at Pasar Borong and to identify factors hindering its effectiveness. The research employs an empirical juridical method with socio-legal and conceptual approaches. Data were collected through field observations, interviews with relevant stakeholders, and document analysis of laws, regulations, and scientific literature. The findings indicate that normatively the Environmental Agency has carried out its duties and authorities in accordance with Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Regional Regulation of East Manggarai Regency Number 3 of 2018 on Waste Management. However, the implementation of waste management at Pasar Borong has not been optimal. Waste management practices remain dominated by a collect-transport-dispose system without waste separation at the source, compounded by limited infrastructure, insufficient human resources, budget constraints, and low public awareness and participation. This condition reflects a gap between normative regulations and actual practices in the field. Therefore, strengthening planning, increasing budgetary support, improving facilities and infrastructure, and enhancing public education and participation are necessary to achieve effective and sustainable waste management at Pasar Borong.
Co-Authors Fatmawati Fatmawati Josef M Monteiro Josef M. Monteiro Kotan Y. Stefanus Marlyani A. Seran Megi O. Radji Rafael R. Tupen