Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG Rafael R. Tupen; Kotan Y. Stefanus; Josef M. Monteiro; Marlyani A. Seran; Megi O. Radji; Mario A. Lawung
Jurnal Abdi Insani Vol 13 No 6 (2026): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v13i6.3827

Abstract

Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Secara normatif pungutan desa harus dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), namun di desa Oeletsala pungutan desa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Penyelenggara Pemerintahan Desa mengalami kesulitan membentuk Perdes yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Perdes sebagai dasar hukum melakukan pungutan desa, menginventarisasi obyek pungutan desa, dan mendampingi penyelenggara pemerintahan desa membuat rancangan perdes tentang pungutan desa. Sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, sedangkan pendampingan dilakukan dengan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa. Peserta kegiatan memperoleh pemahaman tentang pentingnya perdes sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa, menginventarisasi beberapa obyek yang dapat dijadikan pungutan desa, subyek pungutan dan tarif pungutan. Disamping itu, rancangan perdes tentang pungutan desa yang diajukan oleh kepala desa disempurnakan dalam kegiatan pendampingan. Penyelenggara pemerintahan desa Oletsala semakin mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengaturan pungutan desa dengan perdes, metode pemecahan masalah sosial, dan mengidentifikasi beberapa obyek pungutan desa dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang pungutan desa.
Gendered Procedural Inclusion: Women’s Participation and Substantive Power in Village Policy-Making in South-Central Timor Regency, Indonesia Joseph Mario Monteiro; Kotan Y. Stefanus; Dhesy A. Kase; Rafael Rape Tupen; Megi Octaviana Radji; Marlyani A. Seran; I Putu Yoga Bumi Pradana
Journal Public Policy Vol 12, No 4 (2026): October (in Progress)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i4.15706

Abstract

Women’s participation in village policy-making is widely promoted as a core element of gender-responsive and participatory governance, yet formal access does not necessarily translate into agenda-setting, regulatory, or allocative influence. This study examines how that conversion occurs across village policy processes in South-Central Timor Regency, Indonesia. Drawing on a qualitative multi-village case study in Boti, Bijeli, Anin, and Oinlasi, the analysis uses 36 purposively selected informants, observation, and village policy and budget documents. The findings show that women are formally present through representative attendance, drafting teams, PKK and Posyandu networks, BPD membership in some villages, and monitoring forums, but their influence is uneven across policy stages. Women’s proposals are most consistently translated into health, nutrition, weaving, home-garden, and small-enterprise items; agenda-setting, regulatory initiation, and final budget allocation remain more male-dominated. Cross-village comparison shows that conversion from access to influence is stronger where women hold embedded institutional positions, receive organisational backing, participate repeatedly across policy stages, and connect proposals to recognised policy instruments. It weakens where participation is episodic, policy language is inaccessible, socially legitimate issue frames are narrow, and final authority is concentrated in male-led institutions. Building on invited-space, representation, agency, and feminist-institutionalist scholarship, the article develops gendered procedural inclusion as an integrative mechanism: formal access exists, but gendered filters attenuate the conversion of access into voice and policy authority. The concept therefore specifies how procedural inclusion can produce selective responsiveness without redistributing decision-making power.