Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Pada Kebijakan TAPERA Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia Deva Diani; Febri Hana Nurholisah; Dian Permata Sari; Umi Wahyutin; Febra Anjar Kusuma
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/fwx9y695

Abstract

Artikel ini membahas terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. TAPERA, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mengatasi masalah keterjangkauan perumahan dengan menyediakan solusi konkret bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pada kebijakan TAPERA diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis penegakan hukum pada kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan tabungan perumahan rakyat dijalankan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukumnya dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TAPERA memiliki potensi untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan informasi dan prosedur yang rumit. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan pengawasan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Diperlukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan melibatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan TAPERA dapat mencapai tujuan keadilan sosial yang diharapkan.
Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024 Yolanda Fatima Agustine; Abdul Halim; Natanael Sitinjak; Febri Hana Nurholisah; Tara Marza Citra Dewi; Agil Fitrah Lanova; Muhammad Bagus Dewantara
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i4.2603

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika keterlibatan masyarakat dalam ruang politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Fokus kajian tertuju pada bentuk-bentuk partisipasi politik warga serta faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari aspek sosiologis maupun struktural. Menggunakan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran politik, tetapi juga oleh relasi kekuasaan, budaya lokal, serta pengaruh media dan elite politik. Studi ini menyoroti pentingnya pendidikan politik dan penguatan kelembagaan demokrasi agar partisipasi masyarakat tidak sekadar menjadi formalitas elektoral, tetapi menjadi wujud keterlibatan aktif dalam proses demokratisasi.