Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Farsya Azzahra
Universitas Mulawarman
Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Pornografi, Pinjaman Online, dan Judi Online: Studi Komparatif China dan Singapura dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Farsya Azzahra; Tiara Selvia Putri; Mohammad Aulia; Zaenal Arifin; Dede Monika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2025): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/x4nhpb24

Abstract

Adanya kekosongan secara konseptual terkait tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap globalisasi digitasi, mengakibatkan kegagalan negara mengatur dan mengawasi maraknya pornografi, pinjaman online, dan judi online dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban internasional maupun konstitusionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara melindungi warga negara dari ancaman globalisasi digital, mengidentifikasi kelemahan regulasi serta praktik penegakan hukum yang masih berlangsung, serta menawarkan model kerangka regulasi berbasis hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kebijakan komparatif dan studi kasus praktik penegakan, serta didukung data kualitatif dari para pemangku kepentingan. Tanggung jawab negara di ruang digital bukan hanya tentang pengendalian dan pemblokiran, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem hukum yang adil, aman, dan berorientasi pada martabat manusia. Integrasi prinsip keamanan digital ala China dan perlindungan hak asasi manusia ala Singapura akan memungkinkan Indonesia membangun kebijakan yang tidak hanya menekan kejahatan siber, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Normatifikasi Pelarangan Circular Shareholder dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Farsya Azzahra; Rosmini Rosmini; Ivan Zairani Lisi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6075

Abstract

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan circular shareholder dalam skema tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta bagaimana normatifikasi dan pelarangan praktik tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan ini muncul karena struktur kepemilikan saham sirkular dalam jaringan holding subsidiary berpotensi menyamarkan pemilik manfaat (beneficial owner) dan memutus rantai pertanggungjawaban pidana korporasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan pemilik saham sirkular dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan bentuk normatifikasi yang tepat guna mencegah penyalahgunaan struktur kepemilikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana korporasi, serta konsep transparansi pemilik manfaat dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum secara eksplisit melarang praktik circular shareholder, sehingga membuka celah penyelundupan hukum dalam struktur kepemilikan korporasi. Skema ini berpotensi mengaburkan identitas pengendali korporasi dan menyulitkan pembuktian mens rea dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma melalui pelarangan eksplisit atas kepemilikan saham sirkular yang bersifat manipulatif, penguatan transparansi pemilik manfaat, serta perluasan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi guna menutup celah impunitas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum
Co-Authors Dede Monika Ivan Zairani Lisi Mohammad Aulia Rosmini Rosmini Tiara Selvia Putri Zaenal Arifin