Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Dinamika Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Mahesa Rannie
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Mahesa Rannie; Laurel Heydir
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.540

Abstract

Problematika ambang batas suara dalam pemilihan umum menjadi persoalan tersendiri di Indonesia yang tiada habisnya menjadi bahan perdebatan yang alot. Dimulai dari persoalan electoral threshold, parliamentary threshold, hingga presidential threshold. Problematika ambang batas suara tersebut terpusat pada prosentase ketentuan ambang batas suara (threshold). Satu kali pemilu (tahun 2004) menggunakan ketentuan electoral threshold, parliamentary threshold yang mulai berlaku sejak 2009 hingga pemilu serentak tahun 2019, dan presidential threshold yang sudah berlaku sejak pemilu tahun 2004 hingga pemilu serentak tahun 2019. Ketentuan ini tertuang dalam undang-undang pemilu anggota legislatif maupun pemilu eksekutuf. Dalam undang-undang tersebut ketentuan ambang batas suara (threshold) selalu berubah-ubah karena tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Banyaknya partai politik yang berkembang merupakan persoalan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dipilih oleh Indonesia. Upaya penyederhanaan partai politik tersebut dilakukan dengan memberlakukan ketentuan electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidential threshold
Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Mahesa Rannie
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i2.1040

Abstract

Jika ditinjau lebih lanjut dari konsep awalnya, penggunaan maupun implementasi hak prerogatif Presiden di Indonesia, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan telah salah kaprah, begitu juga dengan pemahamannnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data melalui penelusuran bahan-bahan pustaka berupa aneka literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (history approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis hukum (analythcal approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil analisis penelitian didapatkan hasil, ternyata hak prerogatif Presiden masih termuat dalam UUD 1945 pasca perubahan. Pasal 22 ayat 1 merupakan pasal yang masih dapat diidentifikasikan sebagai hak prerogatif Presiden. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam keadaan yang mendesak atau darurat menurut tafsiran presiden sendiri. Wewenang yang dimiliki Presiden tersebut, dalam implementasinya tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara manapun.
Co-Authors Arief Budiono Dewi Iriani Elsa Sintya Marvinda Fifiana Wisnaeni Laurel Heydir Marvinda, Elsa Sintya Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Retno Saraswati Zulhidayat -