Fitrah Amaliah Hasibuan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Positioning Sertifikasi Khatib sebagai Instrumen Standardisasi Dakwah Moderat dan Penguatan Ekonomi Umat: Studi pada Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) Fitrah Amaliah Hasibuan; Muhamad Zen; Fatmawati Fatmawati
Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah Vol. 6 No. 1 (2026): Al-Manaj
Publisher : Prodi Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/nzxzh495

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi positioning kelembagaan yang dibangun Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) melalui program standardisasi dan sertifikasi khatib, serta menelaah relevansinya bagi penguatan dakwah moderat dan ekonomi umat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan yang dilengkapi analisis dokumen atas publikasi program, pemberitaan, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis dengan analisis isi menggunakan kerangka teori positioning, yang dioperasionalkan ke dalam empat dimensi, yaitu segmen sasaran, titik kesamaan, titik pembeda, dan bukti pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa LD PBNU memosisikan diri bukan sebagai pemberi izin berkhutbah, melainkan sebagai pembina kompetensi yang bertumpu pada tradisi keilmuan pesantren dan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah. Titik pembeda tersebut memisahkannya dari sertifikasi yang berbasis otoritas administratif negara maupun otoritas fatwa, sekaligus meredam kekhawatiran publik terhadap kontrol politik atas mimbar. Adapun keterkaitan sertifikasi dengan penguatan ekonomi umat diposisikan sebagai proposisi teoretis dan bukan temuan empiris: sertifikasi berpotensi menautkan legitimasi kompetensi dengan kepercayaan publik, peluang penugasan, dan penataan honorarium, namun rantai tersebut masih memerlukan pengujian lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi khatib berfungsi ganda, yakni sebagai pengendali mutu dakwah sekaligus penanda posisi kelembagaan, dengan tantangan utama berupa resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan persepsi komersialisasi dakwah.
Religious Governance and Structural Da’wah: Institutional Transformation of Indonesia’s Ministry of Religious Affairs in Public Policy Perspective Rahmat Ramadan; Fitrah Amaliah Hasibuan; Muhammad Firdaus; M. Yakub
Islam and Social Sciences Review Vol. 1 No. 1 (2025): Islam, Society, Transformation
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/pmphp654

Abstract

This study examines the institutional transformation of Indonesia’s Ministry of Religious Affairs (Kementerian Agama Republik Indonesia) within the framework of public policy and structural da’wah in response to the evolving socio-political and religious dynamics of Indonesian society. Employing a qualitative approach through document analysis and library research, this study analyzes government regulations, academic literature, policy documents, and previous scholarly studies related to religious governance, religious moderation, and state-religion relations in Indonesia. The findings reveal that the Ministry of Religious Affairs has experienced a significant paradigm shift from a predominantly administrative and doctrinal institution toward a more dialogical, inclusive, and service-oriented religious bureaucracy. In this context, religious policies such as religious moderation programs, zakat and waqf governance, halal assurance, and community religious development function not only as instruments of state regulation but also as mechanisms of structural da’wah aimed at strengthening social cohesion and public welfare. However, the implementation of these policies continues to face several structural challenges, including bureaucratization of religion, political intervention, institutional fragmentation, and declining public trust in religious institutions. This study contributes to the discourse on religious governance by highlighting the complex interaction between religion, state authority, and public policy in contemporary Indonesia. The study further argues that strengthening transparent, participatory, and collaborative governance is essential to enhancing the effectiveness of religious policy and promoting inclusive religious development in a pluralistic society.