Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana
St. Laksanto Utomo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Konstitusional Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Politik Nasional-Internasional Muhammad Firdiansyah; St. Laksanto Utomo; R. Lina Sinaulan
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 18 No. 1 (2026): September
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v18i1.5154

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional saat ini; dan mengetahui bentuk rekonstruksi konstitusional yang ideal terhadap perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial agar selaras dengan prinsip negara kesejahteraan serta keadilan substantif dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 telah kuat sebagai negara kesejahteraan dan didukung instrumen HAM internasional, namun implementasinya masih terdapat kesenjangan akibat dinamika politik hukum dan belum optimalnya keadilan substantif. Dalam perspektif internasional, Indonesia juga berkewajiban memenuhi ICESCR secara progresif sehingga diperlukan rekonstruksi konstitusional melalui interpretasi progresif, reformasi kelembagaan, dan harmonisasi dengan standar HAM internasional agar tujuan negara kesejahteraan terwujud secara konsisten dan berkeadilan. Perlunya penguatan rekonstruksi konstitusional negara kesejahteraan melalui pembaruan kebijakan dan kelembagaan yang responsif serta sinkronisasi dengan standar HAM internasional agar perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan.
Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daniel T; St. Laksanto Utomo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4649

Abstract

Penelitian ini membahas tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur hukum, regulasi, putusan pengadilan, dan studi kasus industri di Bandung, Surabaya, Tangerang, serta kawasan industri Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Penerapan Precautionary Principle mendorong tindakan preventif dan evaluasi risiko berbasis ilmu pengetahuan, sedangkan Prevention Principle menekankan tindakan konkrit untuk mencegah dampak negatif yang nyata terhadap lingkungan. Sinergi kedua asas ini memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan, mencegah pencemaran, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan ekosistem. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan ketat, kepatuhan industri terhadap prosedur pengelolaan limbah B3, dan kesadaran tanggung jawab sosial-lingkungan.
Constitutional Reconstruction of Legal Protection and Social Welfare Based on Human Security from the Perspective of Substantive Justice Muhammad Firdiansyah; St. Laksanto Utomo; Amalia Syauket
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 2 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i2.5392

Abstract

The purpose of this study is to determine the normative construction of legal protection and social welfare in the current constitution, as well as the extent to which it reflects the principles of human security and substantive justice, and the ideal constitutional reconstruction in guaranteeing legal protection and social welfare based on human security to realize substantive justice. The research method used is normative juridical legal research. The results of the study indicate that the constitutional construction of legal protection and social welfare has implicitly reflected the principles of human security and substantive justice, but is still normative and has not been effective in its implementation. Ideal constitutional reconstruction requires strengthening norms that explicitly integrate the principle of human security, affirming the state's obligation to guarantee social welfare as a claimable right, and siding with vulnerable groups, in order to realize substantive justice effectively. It is necessary to carry out a constitutional reconstruction that emphasizes the integration of the principle of human security, strengthening the state's obligation to fulfill social welfare as a claimable right, and ensuring siding with vulnerable groups in order to realize substantive justice effectively.
Co-Authors Adi Nur Rohman Amalia Syauket Daniel T Muhammad Firdiansyah R. Lina Sinaulan