Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politeia: Jurnal Ilmu Politik Politeia: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Felix Sugar
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Amartya Sen Yosef Keladu; Dominikus Darling; Felix Sugar; Angelus Armansi
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 18 No. 1 (2026): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v18i1.20855

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis (MBG) dengan menggunakan teori kapabilitias dan keadilan Amartya Sen. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), di mana data-data dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan metode interpretasi tematis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan makan gratis memiliki tujuan mulia, dalam praktiknya terdapat risiko pereduksian kesejahteraan manusia hanya pada soal distribusi makanan, tanpa memperhatikan aspek pilihan, putusan, serta kemandirian individu. Lebih lanjut, program makan bergisi gratis berpotensi memperkuat ketergantungan masyarakat dan sekaligus mengabaikan penguatan struktur sosial-ekonomi yang seharusnya menopang kapabilitas jangka panjang. Karena itu, dengan menggunakan lensa pemikiran Amartya Sen, artikel ini menganjurkan agar program pemerintah, termasuk program makan bergisi gratis hendaknya berfokus bukan saja pada ketersediaan barang, tetapi juga pada perluasan kebebasan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Sebuah kebijakan termasuk makan bergizi gratis hendaknya menekankan pendekatan dari sekadar pemberian ke arah pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan berpijak pada pemikiran Sen, artikel ini juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang sedianya harus diprioritaskan oleh pemerintah, sebab alternatif itu dinilai lebih memperluas kapabilitas masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Amartya Sen Yosef Keladu; Dominikus Darling; Felix Sugar; Angelus Armansi
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 18 No. 1 (2026): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v18i1.20855

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis (MBG) dengan menggunakan teori kapabilitias dan keadilan Amartya Sen. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), di mana data-data dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan metode interpretasi tematis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan makan gratis memiliki tujuan mulia, dalam praktiknya terdapat risiko pereduksian kesejahteraan manusia hanya pada soal distribusi makanan, tanpa memperhatikan aspek pilihan, putusan, serta kemandirian individu. Lebih lanjut, program makan bergisi gratis berpotensi memperkuat ketergantungan masyarakat dan sekaligus mengabaikan penguatan struktur sosial-ekonomi yang seharusnya menopang kapabilitas jangka panjang. Karena itu, dengan menggunakan lensa pemikiran Amartya Sen, artikel ini menganjurkan agar program pemerintah, termasuk program makan bergisi gratis hendaknya berfokus bukan saja pada ketersediaan barang, tetapi juga pada perluasan kebebasan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Sebuah kebijakan termasuk makan bergizi gratis hendaknya menekankan pendekatan dari sekadar pemberian ke arah pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan berpijak pada pemikiran Sen, artikel ini juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang sedianya harus diprioritaskan oleh pemerintah, sebab alternatif itu dinilai lebih memperluas kapabilitas masyarakat.
Sila Ketiga Pancasila Sebagai Kerangka Evaluatif Untuk Memulihkan Demokrasi Indonesia Di Era Jokowi felix sugar; Charlos Mario Y.B. Makung; Aloysius Alo Pehang Making; Alfonsius Liqori Tius; Alfonsius Lulus Nifu; Januario Petrus Dhena; Virgilius Saor
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 16 No 1 (2026): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v16i1.18586

Abstract

 Penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir telah menjadi sorotan utama berbagai lembaga internasional, seperti Fredom House, The Economist Intelligence Unit, dan Indeks Demokrasi Indonesia. Kemunduran ini tercermin melalui lemahnya kebebasan sipil, meningkatnya polarisasi politik, menguatnya politik identitas, serta munculnya respons negara yang tidak konsisten terhadap gerakan radikal. Artikel ini bertujuan menawarkan kerangka analitis berbasis sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" sebagai pedoman normatif untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik demokrasi pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka, artikel ini menelah perjalanan demokrasi Indonesia, dinamika politik era Jokowi, dan tantangan fundamental yang menghambat tercapainya demokrasi yang inklusif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemunduran demokrasi tidak hanya dipicu oleh faktor struktural, tetapi juga oleh lemahnya orientasi kepemimpinan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga. Sila Ketiga memiliki tiga fungsi strategis: (1) sebagai pengontrol psikologis pemimpin dalam membaca situasi konflik dan menjaga keutuhan demokrasi; (2) sebagai media pemersatu yang melawan polarisasi dan politik identitas; dan (3) sebagai pilar pembangunan demokrasi inklusif yang memastikan partisipasi dan representasi seluruh warga negara.  Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sila ketiga tidak hanya relevan sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai instrumen etis-politis yang mampu memandu kebijakan publik agar berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, revitalisasi nilai Persatuan Indonesia merupakan prasyarat penting dalam memulihkan kualitas demokrasi modern Indonesia. Kata kunci: Joko Widodo, Pancasila, Demokrasi, Persatuan Indonesia
Co-Authors Alfonsius Liqori Tius Alfonsius Lulus Nifu Aloysius Alo Pehang Making Angelus Armansi Charlos Mario Y.B. Makung Dominikus Darling Januario Petrus Dhena Virgilius Saor Yosef Keladu