Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sila Ketiga Pancasila Sebagai Kerangka Evaluatif Untuk Memulihkan Demokrasi Indonesia Di Era Jokowi felix sugar; Charlos Mario Y.B. Makung; Aloysius Alo Pehang Making; Alfonsius Liqori Tius; Alfonsius Lulus Nifu; Januario Petrus Dhena; Virgilius Saor
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 16 No 1 (2026): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v16i1.18586

Abstract

 Penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir telah menjadi sorotan utama berbagai lembaga internasional, seperti Fredom House, The Economist Intelligence Unit, dan Indeks Demokrasi Indonesia. Kemunduran ini tercermin melalui lemahnya kebebasan sipil, meningkatnya polarisasi politik, menguatnya politik identitas, serta munculnya respons negara yang tidak konsisten terhadap gerakan radikal. Artikel ini bertujuan menawarkan kerangka analitis berbasis sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" sebagai pedoman normatif untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik demokrasi pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka, artikel ini menelah perjalanan demokrasi Indonesia, dinamika politik era Jokowi, dan tantangan fundamental yang menghambat tercapainya demokrasi yang inklusif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemunduran demokrasi tidak hanya dipicu oleh faktor struktural, tetapi juga oleh lemahnya orientasi kepemimpinan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga. Sila Ketiga memiliki tiga fungsi strategis: (1) sebagai pengontrol psikologis pemimpin dalam membaca situasi konflik dan menjaga keutuhan demokrasi; (2) sebagai media pemersatu yang melawan polarisasi dan politik identitas; dan (3) sebagai pilar pembangunan demokrasi inklusif yang memastikan partisipasi dan representasi seluruh warga negara.  Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sila ketiga tidak hanya relevan sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai instrumen etis-politis yang mampu memandu kebijakan publik agar berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, revitalisasi nilai Persatuan Indonesia merupakan prasyarat penting dalam memulihkan kualitas demokrasi modern Indonesia. Kata kunci: Joko Widodo, Pancasila, Demokrasi, Persatuan Indonesia
Relasi Kuasa dan Eksklusi Ruang dalam Pembangunan Pariwisata Eksklusif di Labuan Bajo: Perspektif Michel Foucault Felix Riondi Sugar; Emanuel Boli Manuk; Sales Agung; Agustinus Duli Ujang; Kristoforus Mage; Charlos Mario Y.B. Makung; Fransiskus Richardo Sukun; Benyamin Chintyano Meo; Yosef Kurniawan Lagur; Heribertus Jebaru
Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol. 5 No. 3 (2026): September : Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/populer.v5i3.5628

Abstract

Exclusive tourism development in Labuan Bajo is part of the government’s strategy to enhance tourism competitiveness, attract investment, and promote economic growth. However, this development also generates various problems related to local communities’ access to space, resources, livelihoods, and the distribution of economic benefits. This study aims to analyze power relations and spatial exclusion in tourism development in Labuan Bajo from Michel Foucault’s perspective. The study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from books, journal articles, research findings, reports, and other relevant sources. The data were analyzed using Foucault’s concepts of power relations, power/knowledge, discourse, governmentality, and resistance. The findings indicate that tourism development in Labuan Bajo does not only produce economic and physical transformations, but also produces and regulates space through power relations. These relations operate through development discourse, regulations, conservation policies, investment practices, and tourism industry standards. Such mechanisms have the potential to limit local communities’ access to space and resources and to reinforce inequalities in the distribution of development benefits. Therefore, tourism development in Labuan Bajo can be understood not merely as an economic development process, but also as a process involving power, spatial control, and social relations that influence the position of local communities.