Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kesiapan Sosial Mahasiswa Administrasi Publik dalam Menghadapi Implikasi Sosial Artificial Intelligence pada Transformasi Birokrasi Digital: Studi KasusĀ  Universitas Cahaya Prima Ismail Ismail; Andi Hasri Tri Ulandari; Marhati Marhati; Riswan Setiawan
JURNAP: Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Issue 1, 2026
Publisher : Universitas Cahaya Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65943/jurnap.2026.v1.i2.53

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam birokrasi publik menuntut kesiapan sosial sumber daya manusia, khususnya mahasiswa administrasi negara sebagai calon aparatur negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan sosial mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Ilmu Administrasi Negara) Universitas Cahaya Prima dalam menghadapi implikasi sosial penerapan AI dalam birokrasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesiapan sosial awal, namun belum berkembang secara optimal. Pada dimensi kognitif, pemahaman terhadap AI masih terbatas pada aspek teknis dan fungsional. Pada dimensi afektif, mahasiswa menunjukkan sikap positif terhadap pemanfaatan AI, meskipun disertai kekhawatiran mengenai berkurangnya peran manusia dan potensi ketidakadilan algoritmik. Pada dimensi psikomotorik, mahasiswa mampu memanfaatkan AI dalam kegiatan akademik, tetapi belum sepenuhnya disertai kesadaran etis dan reflektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi literasi AI dan etika publik dalam pendidikan administrasi publik serta memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kerangka konseptual kesiapan sosial tiga dimensi dalam konteks transformasi birokrasi berbasis kecerdasan buatan.
Kesiapan Sosial Mahasiswa Administrasi Publik dalam Menghadapi Implikasi Sosial Artificial Intelligence pada Transformasi Birokrasi Digital: Studi KasusĀ  Universitas Cahaya Prima Ismail Ismail; Andi Hasri Tri Ulandari; Marhati Marhati; Riswan Setiawan
JURNAP: Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Issue 1, 2026
Publisher : Universitas Cahaya Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65943/jurnap.2026.v1.i2.53

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam birokrasi publik menuntut kesiapan sosial sumber daya manusia, khususnya mahasiswa administrasi negara sebagai calon aparatur negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan sosial mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Ilmu Administrasi Negara) Universitas Cahaya Prima dalam menghadapi implikasi sosial penerapan AI dalam birokrasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesiapan sosial awal, namun belum berkembang secara optimal. Pada dimensi kognitif, pemahaman terhadap AI masih terbatas pada aspek teknis dan fungsional. Pada dimensi afektif, mahasiswa menunjukkan sikap positif terhadap pemanfaatan AI, meskipun disertai kekhawatiran mengenai berkurangnya peran manusia dan potensi ketidakadilan algoritmik. Pada dimensi psikomotorik, mahasiswa mampu memanfaatkan AI dalam kegiatan akademik, tetapi belum sepenuhnya disertai kesadaran etis dan reflektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi literasi AI dan etika publik dalam pendidikan administrasi publik serta memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kerangka konseptual kesiapan sosial tiga dimensi dalam konteks transformasi birokrasi berbasis kecerdasan buatan.
Circular Economy in Community-Based Coastal Tourism: Waste Recovery, Participation, and Governance Fragmentation in Bone, Indonesia Mashuri Mashuri; Hasnawati Hasnawati; Syarifa Aeni MR; Ismail Ismail; Irmawati Irmawati
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 8, No 2 (2026): STRUKTURASI: JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK, SEPTEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v8i2.7381

Abstract

Coastal tourism must support local livelihoods while reducing waste and environmental pressure, yet circular-economy initiatives often depend on governance arrangements that connect material flows, local actors, and decision-making. This comparative qualitative case study examined how circular-economy principles were understood and practised in Pallette and Bajoe, Bone Regency, Indonesia, and what enabled or constrained their application. Twenty purposively selected informants (10 per site) represented tourism and small-enterprise actors, residents, local government, local organizations, and community representatives. Semi-structured interviews and field observations were analysed through reflexive thematic analysis using a hybrid deductive-inductive coding strategy supported by NVivo. Interview and observation data indicated that waste management in both sites remained predominantly collection-and-disposal oriented, although Pallette had more formalized cleaning arrangements while Bajoe relied more on dispersed informal handling. Reuse and material recovery occurred through isolated practices, including bottle collection and the use of food waste as livestock feed, rather than through coordinated recovery systems. Community involvement was more commonly reported in tourism-related economic activities than in environmental decision-making, indicating participation asymmetry. Governance fragmentation was identified in discontinuities among actor roles, responsibilities, coordination, community influence, and links between collection, sorting, recovery, and reuse. Existing informal recovery channels enabled limited circularity, whereas weak sorting infrastructure, knowledge and time constraints, unstable recovery channels, and limited institutional coordination constrained its institutionalization. The study contributes by showing that the central problem is not the complete absence of circular practices, but the weak governance connections needed to transform dispersed informal circularity into an integrated community-based recovery system.