Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Movable Solar Battery Charger Untuk Nelayan Tangkap di Kecamatan Tempuling, Indragiri Hilir, Provinsi Riau Budhi Anto; Firdaus; Dahliyusmanto; Jahrizal
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): MEI-JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/eceyqr81

Abstract

Nelayan tangkap skala kecil pada umumnya menggunakan lampu minyak tanah (lampu petromaks) untuk menangkap ikan dengan teknik light fishing. Penggunaan minyak tanah saat ini sedang mengalami kendala ketersediaan, karena sejak tahun 2008, pemerintah telah membatasi penggunaan minyak tanah dan menggantinya dengan LPG. Kondisi ini telah berpengaruh buruk pada kelangsungan usaha nelayan tangkap. Artikel ini melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yaitu pengadaan lampu LED bertenaga baterai beserta alat pengisian muatan baterai menggunakan listrik tenaga surya, untuk mensubstitusi lampu petromaks. Panel surya dipasang pada suatu konstruksi yang dilengkapi roda, sehingga dapat dipindah-pindah dengan mudah. Karenanya peralatan ini dinamakan movable solar battery charger (MSBC). Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mencakup perancangan, pembuatan, dan pengujian MSBC, penyerahan MSBC kepada mitra, dan evaluasi penggunaan MSBC oleh mitra. Kami telah mengevaluasi mitra untuk mengetahui dampak penggunaan teknologi MSBC dan lampu LED bertenaga baterai terhadap usaha penangkapan ikannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mitra telah menggunakan lampu LED bertenaga baterai untuk menangkap ikan di malam hari, dan menggunakan MSBC untuk mengisi muatan baterai di siang hari. Dengan menggunakan MSBC, mitra telah beralih dari penggunaan lampu petromaks ke lampu LED, sehingga dapat menghemat biaya operasional sebesar Rp 180.000 tiap bulan.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLPT) Bidang Sosial Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle di Kota Pekanbaru Putri Dwi Wisudawati Sormin; Firdaus; Rika Lestari
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap stakeholders. Cakupan dari pemikiran adanya TJSLPT meliputi 3P yaitu profit, people dan planet. PT Indofood Pekanbaru telah melaksanakan program TJSLPT untuk menjawab permasalahan sosial, namun persoalan sosial masih tetap ada. Tujuan penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSP, implementasi TJSP dan efektivitas TJSP bidang sosial di PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Alat pengumpulan data meliputi wawancara, serta studi dokumen atau literature. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif artinya metode analisa dimuali dengan teori dan menguji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Implementasi program TJSLPT di masyarakat belum maksimal. Pengimplementasian program TJSLPT diharapkan memiliki perencanaan jangka panjang bukan sekedar program pada suatu waktu. Program TJSLPT PT Indofood juga berefek cukup positif namun perlu ditingkatkan. Keberlanjutan program TJSLPT yang ada diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar.
Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hak-Hak Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan Desti Nurdiana; Firdaus; Rika Lestari
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. PKWT biasanya diterapkan pada pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, bersifat musiman atau berkaitan dengan produk baru yang masih dalam tahap percobaan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan telah memperkerjakan ribuan tenaga kerja termasuk melalui sistem kontrak PKWT. Sebagai BUMN, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakmerataan dalam penerapan hak-hak tenaga kerja PKWT. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pembaharuan perjanjian kerja dan mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hak-hak tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Alat pengumpulan data meliputi wawancara kepada pekerja PKWT dan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan in depth interview. In depth Interview artinya metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sikap, pengetahuan dan pandangan responden melalui percakapan terbuka satu per satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan terdapat pekerja PKWT yang telah bekerja lebih dari lima tahun namun masih dalam status kontrak, tanpa kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap. Selain itu, sejumlah hak normatif seperti cuti tahunan, pelatihan, dan jaminan sosial tidak diberikan secara merata. Proses penyusunan kontrak pun dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pekerja. Praktik ini tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam hubungan industrial. Pemberian hak-hak tenaga kerja PKWT di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan. Evaluasi menyeluruh terkait transparasi, komunikasi dan proses administrasi agar hak-hak pekerja PKWT dapat terlindungi secara adil dan berkelanjutan