Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Gotong Royong Sebagai Strategi Pengetasan Kemiskinan: Analisis Kolaborasi Pemkot Medan Dengan Komunitas Lokal (Sila Ke-3) Dien Solia Sipayung; Togu Samuel Riady Manurung; Tresa R K Pasaribu; Aprilla Revalina Br Purba; Ripka Br Perangin-angin; Parlaungan Gabriel Siahaan
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i1.8149

Abstract

Kemiskinan di wilayah perkotaan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, termasuk di Kota Medan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan sosial dan pemberdayaan. Nilai gotong royong sebagai budaya masyarakat Indonesia dapat menjadi salah satu strategi dalam membantu mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gotong royong melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dan komunitas masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap program sosial seperti bank sampah, posyandu, dan komunitas pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kolaboratif tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat hubungan sosial, serta memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dengan demikian, gotong royong yang didukung oleh kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.
Producing Rightlessness: Rohingya Refugees in Indonesia’s Multilevel Governance Failure Prayetno; Hikmawan Syahputra; Budi Ali Mukmin; Muhammad Hasan Izzurrahman; Natalie Brinham; Aprilla Revalina Br Purba
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 23 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114//jk.23.2.73982.369-387

Abstract

As a non-signatory to the 1951 Refugee Convention, Indonesia operates a restrictive transit regime that suspends Rohingya refugees, rendered stateless by Myanmar's 1982 Citizenship Law, in prolonged legal limbo. This article examines the systematic production of rightlessness within Indonesia's multi-scalar governance regime, employing a critical qualitative single-case study in Karang Gading Village, North Sumatra. Integrating Christian Joppke's tripartite citizenship framework and Hannah Arendt's ontology of rightlessness, the study analyzes how multilevel governance failure under Presidential Regulation Number 125 of 2016 produces localized exclusion. The findings reveal that rightlessness is structurally manufactured through a triangular misalignment of authority, responsibility, and fiscal capacity across governance levels, rendering UNHCR documentation administratively void and compelling local authorities to impose spatial containment and social quarantine amplified by digital xenophobia. This case refutes inclusive-cosmopolitan citizenship theory and demonstrates that territorial sovereignty remains structurally determinative. Indonesia must therefore transition toward comprehensive refugee legislation that realigns intergovernmental legal authority with operational and fiscal responsibility at the local level.