Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Delegated authority and strengthening the role of regional governments in handling human trafficking crimes in Nunukan Regency Jauchar B; Jefri Jefri; Muh Fichriyadi Hastira; Sry Reski Mulka; Andi Besse Fatimah
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 1 (2026): February 2026
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v12i1.22079

Abstract

Human trafficking in Indonesia's border regions is closely linked to illegal or non-procedural migration practices, particularly in Nunukan Regency, which borders Malaysia. This situation is exacerbated by a highly centralized governance structure, which limits the role of local governments in responding to the rapid and informal nature of migration and human trafficking. This study aims to analyse the policy framework for handling human trafficking crimes in the context of illegal migration, highlighting the limitations of local government authority in a decentralized system. This study uses a literature review and qualitative policy analysis based on documents, including laws and regulations, national and regional policies, relevant academic literature, and reports from international organizations. The analysis was conducted using a transnational governance framework and the concept of delegated authority. The results of the analysis show that there is a governance gap in the supervision of non-procedural migration, data collection on migrant workers, cross-border coordination, and initial protection of victims of human trafficking due to the dominance of central government authority. These findings are analytical and normative, not empirical, and show that the limitations of local governments' roles are a consequence of the policy's institutional design. This study concludes that the development of a limited, accountable delegated authority scheme has the potential to strengthen local governments' roles in border areas in addressing the link between illegal migration and human trafficking, and recommends further empirical research to test its effectiveness in implementation.
Assessing Drought Risks and Implementing Effective Mitigation Strategies to Enhance Resilience in Nunukan Regency, North Kalimantan, Indonesia Jefri Jefri; Laily Purnawati; Ali Shan; Yahdi Qolbi; Muh Fichriyadi Hastira
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i1.2984

Abstract

This study aims to analyze the potential for drought disasters in Nunukan Regency, North Kalimantan, as well as mitigation efforts that can be taken to reduce their negative impacts. Based on disaster mitigation theory, this study adopts two main approaches, Disaster Risk Reduction (DRR) and Disaster Risk Management (DRM), which lead to the prevention and mitigation of drought impacts. The research method used is qualitative descriptive with secondary data analysis from various related sources. The results showed that Nunukan Regency faces a serious threat of drought, with more than 1.3 million hectares of land at risk and 48,411 hectares at high risk. Structural mitigation, such as the construction of reservoirs and retention basins, as well as non-structural mitigation, such as community education and training, have proven effective in reducing the impact of drought. Further discussion shows that mitigation efforts must involve collaboration between government agencies, the private sector, and the community to increase the capacity of the region to deal with increasingly erratic climate change. In conclusion, a comprehensive, data-driven mitigation strategy can increase the Nunukan Regency's resilience to future drought disasters.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi bencana kekeringan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Berdasarkan teori mitigasi bencana, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Manajemen Risiko Bencana (DRM), yang mengarah pada pencegahan dan penanggulangan dampak kekeringan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan menghadapi ancaman kekeringan yang serius dengan lebih dari 1,3 juta hektar lahan terancam, dan 48.411 hektar di antaranya memiliki risiko tinggi. Mitigasi struktural, seperti pembangunan waduk dan embung, serta mitigasi non-struktural, seperti edukasi dan pelatihan masyarakat, terbukti efektif dalam mengurangi dampak kekeringan. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa upaya mitigasi harus melibatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Kesimpulannya, strategi mitigasi yang komprehensif dan berbasis data dapat meningkatkan ketahanan Kabupaten Nunukan terhadap bencana kekeringan di masa depan.
UPAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER DALAM PENGEMBANGAN MUSEUM SADURENGAS SEBAGAI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN EDUKASI SEJARAH Nazwah Wanda Aisyah; Jefri Jefri; Jumansyah Jumansyah; M. Aviv Adhitya Putra Pratama
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam pengembangan Museum Sadurengas sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi sejarah. Museum Sadurengas memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan pembelajaran sejarah, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan daya tarik dan kunjungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, pengelola museum, dan pihak terkait. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan fokus penelitian pada peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah berupaya mengembangkan Museum Sadurengas melalui kegiatan edukasi dan promosi, penyediaan fasilitas dan dukungan operasional, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan masyarakat. Namun, pengembangan museum belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya minat kunjungan masyarakat, informasi koleksi yang belum lengkap, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta penyebaran informasi yang belum menjangkau masyarakat secara luas. Faktor pendukung pengembangan museum meliputi dukungan anggaran dan kerja sama antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan promosi, penguatan sumber daya manusia, penyempurnaan layanan informasi, serta penguatan kerja sama dan partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan Museum Sadurengas sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi sejarah.
EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO 5 TAHUN 2015 DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA SAMARINDA Dominika Welin Karang; Jefri Jefri; Sry Reski Mulka; Asbudi Asbudi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dalam upaya penertiban parkir liar di Kota Samarinda. Permasalahan parkir liar masih sering terjadi di sejumlah titik strategis dan berdampak pada ketidaktertiban lalu lintas serta menurunnya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, koordinator potensi dan retribusi, juru parkir liar, serta pengguna jasa parkir. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan Evert Vedung yang mencakup model pencapaian tujuan, relevansi, berorientasi pada klien, dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal dalam menertibkan parkir liar. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, kurangnya ketegasan sanksi, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Namun demikian, terdapat faktor pendukung berupa koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kegiatan penertiban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar di Kota Samarinda. Kata Kunci: evaluasi kebijakan, parkir liar, Perda parkir, Kota Samarinda