Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM MENCAPAI PENCAPAIAN KINERJA YANG SUKSES (Studi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPSDM Provinsi Lampung, 2019) Adhitya, Muhammad Aviv
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i2.1675

Abstract

Manajemen pengembangan kompetensi aparatur adalah proses perencanaan untuk mendidik, melatih, dan mengelola personel atau karyawan untuk mencapai hasil terbaik. Pengembangan merupakan investasi aparatur yang berorientasi masa depan dan menekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan tugas baru di masa depan. Keberhasilan manajemen dapat dilihat dengan optimalnya peran unsur manajemen seperti man, money, method, material and machine (6M). Terdapat dua pendekatan pengembangan kompetensi aparatur yaitu dengan metode off the job dan on the job training. Pada tahun 2019 jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat sebanyak 2.048 orang dari 16.381 orang aparatur, sehingga indikator kinerja utama/sasaran strategis tercapai sebesar 12,50%. Nilai tersebut kurang dari target yang ditetapkan yaitu 12,54% atau baru tercapai 99,68%.
MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM MENCAPAI PENCAPAIAN KINERJA YANG SUKSES (Studi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPSDM Provinsi Lampung, 2019) Muhammad Aviv Adhitya
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i2.1675

Abstract

Manajemen pengembangan kompetensi aparatur adalah proses perencanaan untuk mendidik, melatih, dan mengelola personel atau karyawan untuk mencapai hasil terbaik. Pengembangan merupakan investasi aparatur yang berorientasi masa depan dan menekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan tugas baru di masa depan. Keberhasilan manajemen dapat dilihat dengan optimalnya peran unsur manajemen seperti man, money, method, material and machine (6M). Terdapat dua pendekatan pengembangan kompetensi aparatur yaitu dengan metode off the job dan on the job training. Pada tahun 2019 jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat sebanyak 2.048 orang dari 16.381 orang aparatur, sehingga indikator kinerja utama/sasaran strategis tercapai sebesar 12,50%. Nilai tersebut kurang dari target yang ditetapkan yaitu 12,54% atau baru tercapai 99,68%.
Manajemen Pengembangan Kompetensi Dalam Mencapai Pencapaian Kinerja Yang Sukses: (Studi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2019) Adhitya Putra Pratama, Muhammad Aviv
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.859 KB)

Abstract

Apparatus competency development management is a planning process to educate, train, and manage personnel or employees to achieve the best results. Development is an apparatus investment that is future-oriented and emphasizes increasing the ability to perform new tasks in the future. The success of management can be seen by the optimal role of management elements such as man, money, method, material and machine (6M). There are two approaches to developing apparatus competence, namely the off-the-job and on-the-job training methods. In 2019 the number of apparatus with education and training certificates was 2,048 out of 16,381 apparatus, so that the main performance indicators / strategic targets were achieved by 12.50%. This value is less than the target set, which is 12.54% or it has only been achieved 99.68%.
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023) Rafdi, Hashfi; Patty, Alberto Noviano; Putra Pratama, M.Aviv Adhitya
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol. 3 No. 4 (2024): Desember 2024
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Good governance tidak hanya sekadar mekanisme pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusannya kepada masyarakat secara transparan dan adil. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus deskriptif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.
Memanfaatkan Ketokohan B. J. Habibie dalam Membangun Citra Diri Taufan Pawe sebagai Walikota Parepare Hastira, Muh Fichriyadi; Hastira, Muhammad Fajhriyadi; Rafdi, Hashfi; Putra Pratama, M. Aviv Adhitya; Pratama, Galank; Zahir, Muh. Zuhud Al Khaer
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 25, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.6033

Abstract

The purpose of this research is to describe how H. M Taufan Pawe uses B. J. Habibie as a symbol of his leadership and uses it to build his image. This research uses qualitative research methods with data analysis from literature related to this research. The results of this research reveal that the use of the B. J. Habibie symbol is manifested in physical development in the form of monuments and buildings that touch the community directly. The use of the name B. J. Habibie is intended to build the image of H. M. Taufan Pawe by utilizing government media and establishing relationships with external media as a means of channeling information to the public.
Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Sepak Bola di Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Alif Nur, Iqsan Maulana; Nurmiyati, Niken; Taufik, Mohammad; Putra Pratama, M. Aviv Adhitya; Fahlevy, Muhammad Reza
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.550

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan atlet sepak bola, mengacu pada teori Gede Diva tentang pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat peran tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispora Kaltim telah menjalankan peran fasilitator melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan non-teknis, sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2019. Sebagai regulator, Dispora mendorong kebijakan pembinaan meskipun implementasinya belum merata. Peran katalisator diwujudkan lewat kolaborasi lintas sektor, meski masih terdapat kendala dalam perencanaan dan minimnya dukungan sektor swasta. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan perencanaan berkelanjutan guna menciptakan sistem pembinaan sepak bola yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
Strengthening Village Anti-Corruption Governance: Strategies, Challenges, and Policy Implementation in Swastika Buana Village, Indonesia Putra Pratama, M Aviv Adhitya; Jefri, J.; Budiman, B.; Afrilia, Merina; Syahid, Imam
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 3 (2025): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i3.1549

Abstract

This research aims to analyse the strengthening of anti-corruption-based village governance through a regulative approach and the role of social institutions in Swastika Buana Village. In the context of the increasing urgency of transparency and accountability at the village government level, this research focuses on how local legal instruments can build institutional integrity. The method is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results showed that the village has established several Village Regulations (Perdes), Village Head Decrees, and SOPs that systematically regulate village financial governance, including the planning, implementation, administration, and accountability of the APBDes. In addition, a periodic and structured mechanism for evaluating the performance of village officials has been implemented, as well as regulations regarding the control of gratuities, bribes, and conflicts of interest. The process of procuring goods and services has also followed formal standards through cooperation agreements with providers to apply the principles of legality and accountability. The active participation of the community and the role of local social institutions are proven to strengthen the effectiveness of the regulation's implementation and encourage more open and anti-corruption government practices. This research provides theoretical implications for the development of local institution-based governance, as well as managerial recommendations related to increasing the capacity of the apparatus, digitising the village system, and internalising public ethical values.
PENDIDIKAN POLITIK INKLUSIF BAGI KOMUNITAS KAMPUNG NELAYAN MAJU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DEMOKRATIS DI SAMARINDA Mulka, Sry Reski; Pratama, M. Aviv Adhitya Putra; Amalia, Dea Rizky; Hastira, Muh Fichriyadi; Damaianti, Alfiana Eka
An-Nizam Vol 4 No 2 (2025): An Nizam: Jurnal Bakti Bagi Bangsa
Publisher : Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/an-nizam.v4i2.11656

Abstract

This community service program was implemented in Rawa Makmur Village, Samarinda City, with a focus on improving political literacy and strengthening the social capacity of the fishing community. The activities used participatory methods through socialization, political literacy training, digital literacy, and community leadership combined with interactive lectures and group discussions. The program was held on September 11, 2025, and was attended by 50 participants from five fishing groups. The pre-test results showed that residents had a low understanding of democratic principles, the function of elections, and political rights, while the post-test results showed a significant improvement in these aspects. In addition, the active involvement of women and youth groups in the discussions marked the expansion of more inclusive political participation. Learning media in the form of printed modules, short videos, and community forums proved effective in facilitating the education process. This activity not only increased residents' political knowledge but also encouraged the creation of communication forums among fishermen as a platform for public policy advocacy. Thus, this program shows that community-based political education can be an effective strategy for strengthening participatory and sustainable local democracy.