Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Semantik dan Interpretasi Hukum Terhadap Istilah "Ahli Waris" Dalam Akta Otentik Yohana Impian Tamba; Sri Hadiningrum; Ana Silva Siringo Ringo; Chaterine Isabel Hasian Lumbantoruan; Claudia Novelita Br Manurung; Dea Anis Lathifah; Malona L Siregar; Mardianti Manday; Putri Sinaga; Ricci Oktaviani Pinem
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8588

Abstract

Penggunaan istilah hukum dalam akta otentik harus dilakukan secara tepat karena setiap istilah memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan muncul ketika istilah “ahli waris” digunakan tanpa penjelasan yang jelas mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir akibat pluralisme hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sengketa waris, serta hambatan dalam pelaksanaan hak keperdataan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis makna semantik istilah “ahli waris” dalam akta otentik, mengkaji interpretasi hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul akibat perbedaan penafsiran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma hukum, doktrin, dan literatur yang relevan untuk memahami makna serta penerapan istilah “ahli waris” dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “ahli waris” secara semantik hukum merujuk pada pihak yang berhak menggantikan kedudukan pewaris dalam hubungan hukum harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia, namun maknanya berbeda menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, sengketa waris, potensi melemahnya kekuatan pembuktian akta otentik, serta hambatan dalam perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah “ahli waris” dalam akta otentik perlu disertai penegasan mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya guna menjamin kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi penggunaan istilah tersebut dalam praktik kenotariatan melalui pendekatan empiris.
Implementasi Nilai Persatuan Dalam Penetapan Prioritas Penerima Bansos bagi Kelompok Rentan di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Usman Jalal Siregar; Parlaungan Gabriel Siahaan; Rista Novita Sari Perangin-Angin; Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu; Mardianti Manday; Desy Cristin Damanik; Eva Nurul Huda
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8177

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam penetapan prioritas penerima bantuan sosial (bansos) bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta dugaan diskriminasi yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik antar warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjaga prinsip non-diskriminatif dalam menentukan penerima bansos, menilai dampak distribusi bansos terhadap potensi konflik sosial, serta menganalisis peran nilai sila ke-3 Pancasila dalam menciptakan harmoni sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar kebijakan bansos dapat dilaksanakan secara lebih adil, transparan, tepat sasaran, serta mampu memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat.