Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Muhamad Syukri
Universitas Halu Oleo
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari Arfa Arfa; Lade Sirjon; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; La Patuju; Wahyu Aliansa; Muhamad Syukri
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2094

Abstract

This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Atas Kesalahan Diagnosis Dalam Pelayanan Telemedicine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Muhamad Syukri
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1414

Abstract

Perkembangan telemedicine telah membuka akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, karakteristik pelayanan yang dilakukan secara virtual juga menimbulkan risiko terjadinya kesalahan diagnosis yang berpotensi merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan atas kesalahan diagnosis dalam pelayanan telemedicine berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan diagnosis dalam pelayanan telemedicine tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi tenaga kesehatan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya kelalaian berat (culpa lata) serta pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengutamakan mekanisme disiplin profesi sebagai instrumen awal dalam penyelesaian dugaan pelanggaran sebelum ditempuh proses pidana. Dalam konteks telemedicine, rekam medis elektronik, rekaman konsultasi digital, dan jejak audit sistem memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk membedakan antara risiko medis dan kelalaian profesional. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara cermat guna menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.
Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Tengah Greenwashing: Kritik Regulasi Industri Hijau Lade Sirjon; Muhamad Syukri
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1976

Abstract

Praktik greenwashing semakin berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap penerapan industri hijau dan pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena perusahaan menyampaikan klaim lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di tengah praktik greenwashing, mengidentifikasi celah regulasi dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi anti-greenwashing yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan doktrinal melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas lingkungan hidup telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan mengenai greenwashing masih bersifat parsial dan belum mengatur secara tegas definisi, standar pembuktian, mekanisme pengawasan, maupun sanksi hukum. Kondisi tersebut menimbulkan celah hukum yang menghambat perlindungan konsumen, penegakan hukum lingkungan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi anti-greenwashing yang komprehensif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Co-Authors Arfa Arfa La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Patuju Lade Sirjon Wahyu Aliansa Yan Fathahillah Purnama