Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM La Patuju; Sakticakra Salimin Afamery
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.78

Abstract

Munculnya kelompok residivis atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, jika kondisi ini tetap dipertahankan akan muncul patologi sosial dalam masyarakat yakni kelompok yang melakukan pelanggaran hukum namun sudah tidak memiliki rasa malu atau dikenal dengan istilah residivis. Kondisi ini bukan berarti sudah tidak dapat dicegah, akan tetapi semuanya akan dapat diatasi jikalau semua pihak mulai dari aparat penegak hukum, praktisi, pemerintah, dan masyarakat mau mempertemukan persepsi untuk bekerjasama dalam rangka memberantas penyakit sosial ini. Cukup dengan menciptakan sebuah sistem hukum yang membuat nyaman dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem itu akan berjalan efektif.
Proseduralisme dalam Negara Kesejahteraan: Problem Eksklusi Administratif terhadap Warga Miskin La Patuju; Arfa
Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 7 No. 1 (2026): EDISI JUNI
Publisher : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/welvaart.v7i1.141

Abstract

Artikel ini menganalisis masalah eksklusi administratif dalam distribusi bantuan sosial dari perspektif negara kesejahteraan. Secara konstitusional, melindungi kaum miskin adalah amanat negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, dalam praktiknya, mekanisme distribusi bantuan sosial seringkali didominasi oleh prosedur administratif yang kaku berdasarkan verifikasi formal, yang berpotensi mengecualikan individu miskin yang sebenarnya berhak menerima bantuan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis ini mengkaji norma konstitusional, peraturan kesejahteraan sosial, dan teori negara kesejahteraan dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi legalitas prosedural tanpa orientasi teleologis terhadap tujuan kesejahteraan dapat menimbulkan eksklusi (pengucilan) administratif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif kebijakan bantuan sosial diperlukan melalui interpretasi teleologis terhadap legalitas dan penguatan diskresi administratif yang akuntabel untuk memastikan administrasi publik berfungsi sebagai instrumen pelayanan sosial yang adil.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari Arfa Arfa; Lade Sirjon; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; La Patuju; Wahyu Aliansa; Muhamad Syukri
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2094

Abstract

This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
Tunachism Farmers Become a Real Portrait of Land Loss Due to Structural Poverty and Urgent Economic Pressure in Mowila district, South Konawe Muhammad Arsyad; Peribadi; La Patuju
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 5 No. 8 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/mudima.v5i8.501

Abstract

This study examines the phenomenon of tunachism farmers in Mowila District, South Konawe, as a real portrait of land loss due to structural poverty and urgent economic pressure. With a qualitative approach and case study strategy, this study found that land loss is not only due to market mechanisms but is triggered by unequal power relations between the state, corporations, immigrant elites, and weak local institutional protections. Using access theory (Ribot & Peluso, 2003) and Paulo Freire's (1970) critical education approach, this study uncovers how farmers' access to land is restricted, while structural awareness and collective resistance have not been able to keep up with external dominance. The theoretical contribution of this research lies in the integration between access theory and critical education in explaining agrarian marginalization. In practical terms, the study emphasizes the importance of strengthening local institutions, peasant solidarity, and transformative agrarian policies to achieve agrarian justice and village socio-ecological resilience