Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan Roro Juliana Rahmawati; Valisya Putri Arinda; Michael Kevin Gultom; Moody Rizqy Syailendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7480

Abstract

Pengelolaan keuangan negara memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar norma etika. Meski demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun menemukan penyimpangan berupa ketidakpatuhan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kasus korupsi yang menurunkan kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan dana bansos Covid-19 maupun anggaran daerah. Pemerintah telah mengembangkan instrumen digital, seperti e-budgeting dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek hukum dan kelembagaan. Kajian ini menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif hukum kenegaraan. Dengan memperkuat legitimasi konstitusional serta mekanisme pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan bernegara.
Paradoks Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia: Tinjauan Filsafat Hukum Utilitarianisme Jeremy Bentham Shifa Rachmadani; Roro Juliana Rahmawati; Aliya Metta Wijaya; Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Yuwono Prianto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026): September-Desember Integrating Multidisciplinary Knowledge for Sustainable Comm
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/8h1vee51

Abstract

The death penalty is an extreme form of punishment that remains part of Indonesia’s positive law and continues to generate debate from legal, moral, and human rights perspectives. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) reconstructs the death penalty as a special and alternative punishment with a 10-year probationary period. This study aims to analyze the dynamics and reconstruction of the death penalty following the enactment of the New Criminal Code and examine the 10-year probationary period from the perspective of Jeremy Bentham’s utilitarianism. This normative juridical study employs a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on Articles 98 to 101 of Law Number 1 of 2023 and the concepts of the principle of utility and felicific calculus. The findings show that the reconstruction of the death penalty provides opportunities for rehabilitation, prevents immediate execution, and considers the interests of society. However, the 10-year probationary period may also cause psychological suffering, legal uncertainty, and concerns regarding the objectivity of assessing prisoners’ behavior. Based on the felicific calculus, this policy reflects a paradox between protecting society and reducing the suffering of prisoners. Its effectiveness and legitimacy depend on legal certainty, objective assessment, and a balance between social benefits and the suffering imposed.