Nurul Fatimatus Sholihah
Universitas PGRI Semarang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PKM PENDAMPINGAN PEMANDU WISATA DALAM MENGINTEGRASIKAN TOURISM DISCOURSE, STORYTELLING, DAN ISTILAH PARIWISATA BERBAHASA INGGRIS Ajeng Setyorini; Dias Andris Susanto; Andi Priyolistiyanto; Nurul Fatimatus Sholihah
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/community.v6i1.8194

Abstract

ABSTRACT The ability of tour guides to use contextual, communicative, and discourse-based English remains limited, resulting in information delivery that has not yet been able to create meaningful tourism experiences for international tourists in a professional, adaptive manner oriented toward the needs of today’s global travelers. This program aims to enhance tour guides’ competencies in integrating tourism discourse, storytelling, and English tourism terminology as effective communication strategies in the global tourism era. The PKM employed interactive training, guiding simulations, field practice at tourist sites, and continuous mentoring as its main methods. The implementation stages included needs analysis, training on tourism discourse and storytelling concepts, practice in using English tourism terminology, and evaluation and reflection. The results indicate significant improvements in tour guides’ confidence, communicative competence, and narrative skills in conveying cultural, historical, and local uniqueness information in a more coherent and engaging manner. The main conclusion is that a discourse-based teaching approach is effective in strengthening tour guides’ communicative competence and contributes to enhancing the image of community-based tourist destinations in a sustainable way. ABSTRAK Masih terbatasnya kemampuan pemandu wisata dalam menggunakan bahasa Inggris yang kontekstual, komunikatif, dan berbasis wacana, sehingga penyampaian informasi belum mampu membangun pengalaman wisata yang bermakna bagi wisatawan mancanegara secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan wisatawan global masa kini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemandu wisata dalam mengintegrasikan tourism discourse, storytelling, dan istilah pariwisata berbahasa Inggris sebagai strategi komunikasi yang efektif di era pariwisata global. Metode pelaksanaan PKM meliputi pelatihan interaktif, simulasi pemanduan, praktik lapangan di objek wisata, serta pendampingan berkelanjutan. Tahapan kegiatan mencakup analisis kebutuhan, pelatihan konsep tourism discourse dan storytelling, praktik penggunaan istilah pariwisata berbahasa Inggris, serta evaluasi dan refleksi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta keterampilan naratif pemandu wisata dalam menyampaikan informasi budaya, sejarah, dan keunikan lokal secara lebih koheren dan komunikatif. Simpulan utama dari kegiatan ini adalah bahwa pendekatan discourse-based teaching efektif dalam memperkuat kompetensi komunikatif pemandu wisata dan berkontribusi pada penguatan citra destinasi wisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
Integration of International Criminal Law Principles in the Regulation of Terrorism in Indonesia A Study of Criminal Law Reform Nurul Fatimatus Sholihah; Sapto Budoyo; Istiqomah Istiqomah
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v4i1.3365

Abstract

Background. This article examines the integration of international criminal law principles into the revision of Indonesia's Anti-Terrorism Law. Purpose. Although Indonesia has updated its anti-terrorism framework with Law No. 5 of 2018 and the new Criminal Code (KUHP 2023), several challenges remain in aligning national legislation with international standards. Method. Through normative and comparative legal methods, this research analyzes relevant international legal instruments, including UN resolutions and conventions on counter-terrorism, and compares them with Indonesian regulations. Results. The findings reveal that Indonesia must further harmonize its anti-terrorism laws to ensure effective law enforcement while protecting human rights. The study provides recommendations to strengthen Indonesia’s legal framework on terrorism. Conclusion. This study concludes that while Indonesia has made significant progress in reforming its anti-terrorism legislation, substantial normative and institutional adjustments are still required to fully comply with international criminal law standards. Harmonization efforts should prioritize clearer legal definitions, proportional enforcement mechanisms, and stronger human rights safeguards to prevent potential abuses of power.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional Yang Berbasis Nilai Keadilan Djamal; Nurul Fatimatus Sholihah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 1 (2026): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v19i1.15459

Abstract

Korporasi didefinisikan sebagai kelompok individu atau aset yang diorganisasikan sebagai entitas untuk mencapai tujuan pendiriannya. Disertasi ini mengkaji tiga masalah utama: (1) bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; (2) apa saja kelemahan yuridis dalam regulasi eksisting; serta (3) bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan seharusnya diformulasikan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal melalui paradigma non-positivistik, yang mencakup filsafat hermeneutik dan teori kritis dengan pendekatan interpretatif/verstehen. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, regulasi tersebut masih memiliki kelemahan mendasar, terutama terkait status korporasi sebagai tersangka serta terbatasnya jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Di sisi lain, perkembangan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membawa kemajuan signifikan dengan menetapkan korporasi secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana umum. Ketentuan ini memperkuat landasan hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di seluruh cakupan hukum nasional. Maka, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus diselaraskan dengan KUHP baru guna menjamin efektivitas, konsistensi hukum, serta mewujudkan prinsip-prinsip keadilan substantif yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Indonesia di masa depan.