Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Madinar
Universitas Bengkulu
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Proporsionalitas Sanksi Pemecatan ASN Atas Pelanggaran Disiplin Moral Kasus Perselingkuhan di Kota Palembang Mersi Aprilia; Buchari Radiandro; Qyan Hari Simartla Gudangga; Madinar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proporsionalitas sanksi pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran disiplin moral di lingkungan Pemerintah Kota Palembang tahun 2025. Pemecatan merupakan sanksi disiplin paling berat dalam sistem kepegawaian ASN yang hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam penerapannya, sanksi tersebut harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta prosedur penegakan disiplin yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Perselingkuhan terhadap kasus pemecatan ASN akibat pelanggaran disiplin moral di lingkungan Pemkot Palembang. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, prosedur pemeriksaan, dan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan prinsip proporsionalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus telah memenuhi prinsip proporsionalitas karena pelanggaran yang dilakukan tergolong berat dan berdampak pada integritas serta kepercayaan publik. Namun demikian, ditemukan pula indikasi ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pada beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pedoman penjatuhan sanksi disiplin dan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak ASN dalam proses penegakan disiplin.
Tinjauan Hukum Pengaturan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu serta Dampaknya Terhadap Hak dan Kewajiban Pegawai Varik Farsyak; Muhammad Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Iskandar; Madinar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.257

Abstract

This study aims to analyze the provisions of part-time and full-time Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in the Indonesian civil service legal system and examine the legal implications of the differences in rights and obligations between the two. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that full-time PPPK have a clear regulatory basis in laws and regulations, specifically in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018. Meanwhile, part-time PPPK do not have explicit normative regulations, resulting in legal uncertainty. This difference has implications for an imbalance in rights and obligations, particularly regarding salaries, benefits, job protection, and certainty of tenure. This condition has the potential to cause injustice and contradicts the principle of legal certainty and the merit system in ASN management. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure justice, legal certainty, and protection of the rights of all PPPK.
Tinjauan Hukum Pengaturan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu serta Dampaknya Terhadap Perbedaan Hak dan Kewajiban Pegawai Varik Farsyak; M. Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Iskandar; Madinar
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 2 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i2.1912

Abstract

This study aims to analyze the provisions of part-time and full-time Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in the Indonesian civil service legal system and examine the legal implications of differences in their rights and obligations. The research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, utilizing legal materials analyzed qualitatively. The results show that full-time PPPK have a clear regulatory basis under Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018. Meanwhile, part-time PPPK lack explicit normative regulations, resulting in legal uncertainty and imbalances in salaries, benefits, job protection, and tenure. This condition may cause injustice and contradict the principles of legal certainty and the merit system. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure justice, legal certainty, and protection of PPPK rights.
Co-Authors Aldo kurniawan Aldo Kurniawan Buchari Radiandro Iskandar M. Adrian Fitra Yamazaki Mersi Aprilia Muhammad Adrian fitra yamazaki Qyan Hari Simartla Gudangga Varik Farsyak