Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KOTA INKLUSIF DALAM BINGKAI REGULASI DI INDONESIA Windari, Ratna Artha; Arimbawa, Wahyudi
Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 6 No. 1 (2025): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/zyqdyc38

Abstract

Kota inklusif dipandang sebagai jawaban atas problematika social exclusion yang muncul di sebagian besar kota-kota di dunia. Kota memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi ditetapkannya beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goal (SDG) yang mengarah pada isu inklusifitas, khususnya pada tujuan ke 11 yang menekankan pada pembangunan kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Berkembangnya isu tentang kota inklusif berdampak pula pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi dan hukum. Berbagai kajian akademis terhadap kota inklusif telah dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji kota inklusif dari sudut pandang hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aturan hukum terkait kota inklusif dan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan analisis hukum (legal analytical and conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur (literature review) dan di analisis secara yuridis normatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai regulasi terkait inklusifitas, akan tetapi belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kota inklusif. Secara implementatif, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai kota inklusif maupun desa inklusif, namun tidak semua memiliki payung hukum yang jelas terhadap pembentukan kota dan desa inklusif, yang seharusnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan SDG Goal 11.
Pola Persebaran Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Jembrana, Bali Aryawan, I Komang Deni Putra; Arimbawa, Wahyudi
Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 5 No. 1 (2024): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/space.v5i1.5573

Abstract

Abstrak Daya tarik wisata mengacu pada unsur apa pun yang memikat wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tertentu guna merasakan kekhasannya. Kabupaten Jembrana dijadikan sebagai pintu masuk barat Bali karena adanya terminal kapal feri yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai pintu gerbangnya Bali, Jembrana juga banyak memiliki potensi wisata yang.terpendam, mulai dari timur Jembrana dari pantai Pengeragoan sampai pantai ujung Gilimanuk sangat memiliki potensi yang besar. Tujuan penelitian.ini.untuk mengetahui pola persebaran daya.tarik wisata dan karakteristik wisata di Kabupaten Jembrana. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan aplikasi (software) Arcgis dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian pola persebaran di Kabupaten Jembrana sangat beragam. Untuk kecamatan Pekutatan dan kecamatan Jembrana adalah pola menyebar atau seragam (dispersed). Kecamatan Mendoyo dan kecamatan Negara dengan pola acak (random) dan kecamatan Melaya dengan pola mengelompok (clustered). Karakteristik wisata pada daya tarik wisata dibagi menjadi 4 jenis yaitu atraksi, amenitas, aksesbilitas dan jasa pendukung (ancillary). Atraksi di daya tarik wisata Jembrana sebagian besar titik DTW tidak terdapat pertunjukan kesenian, sedangkan amenitas sebagian besar sudah tersedia, aksesbilitas menuju lokasi daya tarik wisata semua sudah terakses jalan aspal dan pengelolaan (ancillary) kurang investasi dari pihak swasta hampir semua dikelola oleh pemerintah.
EVALUASI IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA TSUNAMI DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH TANAH LOT Indraguna, Made Indirwan; Arimbawa, Wahyudi; Kurniawan, Wayan Damar Windu
Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 5 No. 2 (2024): Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/space.v5i2.6968

Abstract

Bali terletak pada jalur pertemuan tiga lempeng yang disebut Cincin Api Pasifik yang dimana pada tahun 2018 tercatat sebanyak 23 gempa bumi terjadi pada area ini yang tiga diantaranya menjadi bencana tsunami. Tanah Lot ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RTRWP Bali 2020-2040 yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Melihat arah pengembangan wisata pantai yang menjadi pengembangan utama dan bencana tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Mengakibatkan semakin pentingnya pengembangan mitigasi pra bencana tsunami guna meningkatkan perasaan aman bagi para wisatawan. Oleh sebab itu perlu dilakukan Evaluasi Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Tsunami di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanah Lot. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian kebijakan antar yang satu dan lainya paling tinggi yaitu pada variabel Penyediaan Fasilitas Penyelamatan Diri yang masing-masing kebijakan menerangkan secara eksplisit keperluan penyediaan fasilitas penyelamatan diri. Implementasi kebijakan yang selaras mendapatkan nilai 3 atau kebijakannya sudah berjalan sesuai standar namun dalam keadaan rusak
EVALUASI STATUS MUTU AIR SUNGAI TUKAD OOS KABUPATEN GIANYAR Ardi Putra, I Kadek; Arimbawa, Wahyudi; Wiratama, I Gusti Ngurah Made
Jurnal Ecocentrism Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Ecocentrism
Publisher : Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jeco.v5i2.12842

Abstract

This study was conducted to evaluate the water quality status of the Tukad Oos River in Gianyar Regency based on physical, chemical, and biological parameters, namely temperature, pH, DO, BOD, COD, phosphate, nitrate, and coliform. The research was motivated by increasing anthropogenic activities, such as domestic waste disposal, which potentially degrade river water quality. Sampling was carried out at six points representing the upstream, middle, and downstream segments during two observation periods using the grab sampling method. Laboratory analyses were conducted with reference to the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, while the water quality status was assessed using the Pollution Index (PI) method based on Class II water quality standards according to Government Regulation No. 22 of 2021. The results showed that temperature 24–30°C, TSS <2–8 mg/L, pH 6.5–8, BOD 2.0–2.7 mg/L, and COD 12–24 mg/L were still below the allowable thresholds, and the PI values ranged from 0.623 to 0.770, indicating that all river segments were categorized as “good” or “unpolluted.” However, there was a tendency for increased temperature, COD, and coliform levels in the downstream segment due to domestic and agricultural activities. This indicates the need for future anticipation efforts through routine monitoring and integrated watershed management to prevent further degradation.