Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law_Jurnal

PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Zuliah, Azmiati; Amalia, Fitri
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6079

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of life, including economic, social, and government. The principle of “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” is the main basis in handling legal conflicts between general and specific provisions, especially in the context of law enforcement against corruption in Indonesia. Through Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001, this adage provides a more specific legal framework, enabling the application of more severe and effective sanctions against perpetrators of corruption.This research aims to analyze the application of the lex specialis principle in the eradication of corruption, including challenges such as overlapping norms, differences in interpretation, and systemic barriers. This research uses a normative juridical method with the approach of analyzing related legal documents. The results show that the application of the lex specialis principle provides clarity and efficiency in the law enforcement process, although it requires regulatory improvements and capacity building of legal apparatus. In conclusion, the application of this adage must continue to be refined through inter-agency collaboration, public education, and regulatory harmonization in order to create a fairer and more transparent legal system.
KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA Abraham, Abraham; Kusbianto, Kusbianto; Zuliah, Azmiati
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6878

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam memberikan perlindungan terhadap korban di Indonesia, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan pekerja migran sebagai target rentan. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum, implementasi perlindungan korban masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang spesifik, berkontribusi pada perlindungan korban TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban TPPO serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.